Dark/Light Mode

Penyaluran BLT Tahap Pertama Tak Perlu Verifikasi Pemda

Rabu, 20 Mei 2020 14:00 WIB
Abdul Halim Iskandar
Abdul Halim Iskandar

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengimbau pemerintah desa untuk menyederhanakan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa

Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran BLT Desa harus segera dilakukan mengingat masih banyaknya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunggu penyaluran.

Hingga hari ini, dari 46.779 desa yang telah melakukan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk penentuan KPM, baru 14.326 desa yang telah melakukan penyaluran BLT Desa kepada KPM. 

Meski demikian, masih terdapat 32.454 desa yang belum menyalurkan BLT Desa tapi telah melakukan Musdessus dan telah menetapkan calon KPM BLT Desa karena masih menunggu sinkronisasi data.

Berita Terkait : Mendes Surati Kepala Desa Yang Lamban Tangani BLT Dana Desa

“Untuk sinkronisasi selama ini dilakukan di kabupaten/kota. Kenyataan yang terjadi agak lama. Sehingga antara pendataan desa dan melakukan Musdessus dengan pencairan BLT Desa ini jedanya cukup jauh,” ujar Gus Menteri.

Gus Menteri mengharapkan agar sinkronisasi data segera dijalankan dengan meminta dukungan dari Babinkantibmas dan dibantu oleh Babinsa. Tentu untuk desa-desa yang sudah selesai musdessusnya dan belum bisa menyalurkan karena masih menunggu dokumen.

“Untuk besok, karena ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, besok akan dibantu oleh Babinkantibmas dan Babinsa untuk verifikasi dan sinkronisasisnya. Yang penting tidak menerima PKH, BPNT, Kartu Pra Kerja atau yang sejenisnya, ya sudah segera cairkan, jadi tidak usah repot-repot,” terang Gus Menteri.

Hal itu sesuai Surat Instruksi No 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu BLT Dana Desa bagi Desa yang telah Menyelenggarakan Musdes Khusus. 

Berita Terkait : UNDP Tawarkan 4 Program Kerjasama dengan Kemendes PDTT

Surat tersebut menginstruksikan desa yang telah menyelenggarakan Musdes Khusus dan penetapan Calon KPM BLT Dana Desa mulai 9 Mei 2020 agar segera menyalurkan BLT Dana Desa kepada KPM yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musdes Khusus Penetapan BLT Dana Desa tahap I, meski belum mendapatkan pengesahan KPM dari Bupati/Wali Kota.

“Data yang sudah dimusdessuskan diverifikasi dan dicek datanya lagi, apakah tidak ada yang menerima paket-paket jaring pengaman sosial APBN. Kalau tidak ada yang dobel, maka salurkan Dana Desanya, tidak usah menunggu kabupaten/kota,” serunya lagi.

Namun demikian, Gus Menteri mengharapkan agar bupati/wali kota memberikan perlakuan atau percepatan kepada desa-desa untuk segera menyalurkan BLT Desa berdasarkan Musdes Khusus.

Data terbaru, provinsi dengan presentase penyaluran BLT Dana Desa hampir seluruh desa di wilayahnya yaitu Bangka Belitung, Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Berita Terkait : Gandeng UI, Kemendes Tentukan Skala Prioritas Pembangunan Desa

Sementara, provinsi dengan presentase penyaluran BLT paling rendah adalah Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Aceh.

Sesuai hasil Rapat Terbatas dengan Presiden Jokowi, pemerintah pusat mengambil langkah untuk melewatkan proses verifikasi data penerima bantuan langsung tunai (BLT) desa di tingkatan pemerintah daerah (pemda). Hal ini dilakukan untuk mempecepat proses penyaluran.

Pendataan tanpa verifikasi pemda ini akan diberlakukan di putaran pertama pembagian BLT desa. Sementara untuk tahap berikutnya bisa diberlakukan kembali verifikasi oleh pemda.

Salah satu pertimbangan melewatkan verifikasi di Pemda di tahap pertama ini untuk menggenjot kembali daya beli masyarakat yang melemah di era pandemi Covid-19 agar memutar kembali perekonomianBLT  yang sempat hibernasi. [DIR]