Dark/Light Mode

Lawan Sindikasi Penempatan PMI Ilegal, Presiden Jokowi Dukung BP2MI

Selasa, 9 Juni 2020 16:50 WIB
Presiden Jokowi bersama Kepala BP2MI (kanan) Benny Rhamdani dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). (Foto: Humas BP2MI)
Presiden Jokowi bersama Kepala BP2MI (kanan) Benny Rhamdani dalam pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6). (Foto: Humas BP2MI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi mendukung Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk melawan sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural. Serta memberikan pelindungan kepada PMI dari ujung kepala hingga ujung kaki sebagai warga negara VVIP (very very important person).

"Presiden RI mendukung BP2MI dalam memberikan pelindungan dengan melawan sindikasi penempatan PMI ilegal,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Bogor, Selasa (9/6).

Seperti diketahui, saat serah terima jabatan pada bulan April lalu, Kepala BP2MI telah men-declare bahwa BP2MI menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman pekerja ilegal.

Baca juga : Perbarindo Apresiasi Peran Mahasiswa Dukung Bank Perkreditan Rakyat

Karena, para sindikasi ini adalah musuh negara yang telah merugikan negara dari sisi devisa, dan menjauhkan PMI dari radar pelindungan negara.

Benny menjelaskan, untuk melawan sindikasi penempatan PMI ilegal ini perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal yang akan melibatkan unsur Kementerian/Lembaga terkait dan unsur penegak hukum.

“Presiden telah menunjuk saya untuk memimpin peperangan tersebut hingga tuntas, dan segera membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal. Selain itu, Presiden juga akan berupaya mendorong penguatan kelembagaan BP2MI ke depannya,” kata Benny.

Baca juga : Jangan Minta Jokowi Mundur, Nanti Diciduk

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Benny juga menyampaikan perkembangan data kepulangan PMI di masa pandemi Covid-19. Hingga tanggal 8 Juni 2020 , PMI yang kembali ke Indonesia tercatat berjumlah 67.814 orang.

Sementara PMI yang akan kembali ke Tanah Air berdasarkan kontrak kerja yang habis pada Mei-Juni 2020 diprediksi berjumlah 34.300 orang. Sedangkan dalam bulan Juli-Agustus 2020, berjumlah 50.114 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan pesan kepada para PMI, yang saat ini berada di luar negeri. “Kepada para PMI, diimbau agar selalu berhati-hati saat bekerja di luar negeri. Jangan lupa, untuk terus berkoordinasi dengan Perwakilan RI dan juga BP2MI,” ujar Jokowi. [HES]

Baca juga : Presiden Jokowi Blusukan Ke Stasiun MRT Bundaran HI

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.