Jokowi Sejalan Dengan NU, MUI Dan Muhammadiyah

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi memang tak sejalan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah tentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Tapi, soal vaksin Corona, tak demikian. Presiden meminta ketiganya dilibatkan untuk mensosialisasikan vaksin tersebut kepada masyarakat. 

Permintaan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi yang disiarkan secara streaming, dari Istana Negara, kemarin. Awalnya, Jokowi meminta menterinya menjelaskan soal vaksin secara komprehensif ke publik. Mulai dari manfaat vaksin dan peta jalan atau roadmap vaksinasi, sampai kehalalan vaksin. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi disinformasi atau hoaks di berbagai platform media. 

Untuk menjelaskan kepada masyarakat, Jokowi meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkominfo Johnny G Plate menyiapkan strategi komunikasi publik. Selain itu, para menteri ini juga diminta melibatkan MUI, NU, dan Muhammadiyah. 

Baca juga : Jokowi: Standar Kesehatan Tak Boleh Dinomorduakan

"Kita libatkan dari awal, MUI, organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya. Terutama dalam menjelaskan soal manfaat vaksin dan meyakinkan kepada umat mengenai kehalalan dari vaksin ini," titah Jokowi. 

Selain itu, Jokowi berpesan agar pelatihan dan simulasi vaksinasi Covid-19 terus dilakukan. Tenaga kesehatan, tenaga keamanan, dan relawan harus terlibat. Hal itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19 mesti dipastikan. "Artinya, kalau disuntik betul-betul melalui sebuah tahapan-tahapan, uji klinis yang benar," wanti-wantinya.

Masalah keamanan dan keefektifan vaksinasi menjadi salah satu hal yang penting. Lantaran menyangkut kepercayaan masyarakat. "Ada satu saja yang masalah, nanti bisa menjadikan ketidakpercayaan masyarakat akan upaya vaksinasi ini," ucap Jokowi, mengingatkan. 

Baca juga : Informasi Yang Belum Final Tidak Perlu Diributkan, Oke?

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menegaskan, pemerintah ingin vaksinasi cepat dilakukan. Namun, jangan sampai karena tergesa-gesa ingin vaksinasi, kaidah-kaidah standar kesehatan ini dinomorduakan. "Tidak bisa," tegasnya. 

Jokowi tak ingin timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa atau terburu-buru, tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. "Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya. Meskipun kita ingin dipercepat, tapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan,” pesannya. 

Selain itu, Jokowi juga bicara soal pengenaan biaya vaksinasi secara mandiri. Hal itu harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat. "Disiapkan aturan sejak awal dan saya minta harganya bisa terjangkau," tandasnya. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.