Dark/Light Mode

Hasto Kasih Saran

Pak Jokowi, Kalau Mau Reshuffle, Setelah Pilkada

Senin, 30 November 2020 06:14 WIB
Presiden Jokowi. (Foto: Instagram)
Presiden Jokowi. (Foto: Instagram)

 Sebelumnya 
Keputusan membubarkan lembaga, bukanlah hal baru di era pemerintahan Jokowi. Tercatat, Jokowi sudah membubarkan 23 lembaga. Di luar 10 lembaga yang baru dibubarkan. Sehingga totalnya sampai saat ini, ada 33 lembaga yang dibubarkan Jokowi.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pembubaran lembaga ini dilakukan agar pemerintah bisa bergerak lebih lincah. Khususnya dalam menyelesaikan krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Tidak menutup kemungkinan, gelombang pembubaran lembaga masih terus berlanjut. “Bisa jadi. Kita masih mengkaji (lembaga) yang nonstruktural. Nonkementerian yang fungsinya bisa diintegrasikan ke Kementerian,” kata Donny, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

Bagaimana dengan reshuffle kabinet? Donny mengaku belum tahu pasti kapan reshuffle dilakukan. “Tentu saja hanya Presiden yang tahu dan memutuskan,” sebutnya.

Baca juga : Reshuffle Pasca Pilkada

Donny juga meluruskan pendapat kasus yang menimpa Edhy Prabowo sebagai pintu masuk dilakukannya reshuffle. Kata dia, pergantian menteri di KKP harus dipisahkan dengan reshuffle yang lebih luas. “Karena kasus yang menimpa Pak Edhy itu tentu saja perlu pengganti. Tapi apakah akan dilanjutkan dengan kementerian lain atau tidak, itu hal lain. Pospos lain tentu saja pertimbangannya kinerja,” jelasnya.

Namun, Donny tidak menampik kemungkinan reshuffle masih sangat terbuka. Presiden, kata dia, memang mem butuhkan sosok yang mampu mem bantunya menghadapi pandemi Co vid19. Persisnya kapan, ia mengaku be lum tahu. “Presiden kan selalu bilang bisa minggu depan, bulan depan, atau ta hun depan,” tandasnya.

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto memberikan bocoran soal reshuffle. Kata Hasto, reshuffle kemungkinan dilakukan usai pelaksanaan Pilkada serentak, 9 Desember mendatang.

Menurutnya, agenda politik utama saat ini adalah memastikan Pilkada berjalan demokratis, aman, damai, luber, jurdil dan mengikuti seluruh ketentuan protokol pencegahan Covid-19. “Atas dasar hal tersebut, maka berbagai desakan untuk melakukan reshuffle tidaklah tepat,” kata Hasto kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Baca juga : Satgas: Tak Ada Klaster Covid Gara-gara Pilkada

Menurutnya, reshufle hanya bisa ter jadi atas kehendak Presiden. Bukan me lalui tekanan politik. “Sekiranya akan dijalankan oleh Presiden, sebaiknya setelah pelaksanaan Pilkada,” tambahnya, seakan memberi clue.

Sementara itu, di internal parpol pendukung pemerintah, desakan untuk melakukan reshuffle makin kuat. Sekjen PBB, Afriansyah Ferry Noor menilai kinerja kabinet saat ini belum maksimal.“Sudah harus dilakukan reshuffle. Karena kinerja kabinet sekarang belum maksimal. Jadi, kita kembalikan kepada Presiden yang punya kewenangan melakukan reshuffle,” ujar Ferry dalam pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka, semalam.

Hal senada juga disampaikan Sekjen PPP, Arsul Sani. Wakil Ketua MPR ini me ngatakan, kasus yang menimpa Edhy bisa menjadi faktor bagi Jokowi melakukan kocok ulang kabinet. Arsul mengatakan, Jokowi tidak pernah menutup kemungkinan untuk melakukan reshuffle.

Meski begitu, Arsul menyerahkan kepada Jokowi terkait langkah yang akan di tempuh untuk mengisi kekosongan Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini. “Soal yang mana pilihan Presiden, ya bagi PPP itu kita tunggu saja, karena itu semuanya ada dalam wilayah prero gatif Presiden,” ucap Arsul.

Baca juga : Pak Jokowi Masih Pede

Dihubungi terpisah, pengamat politik Hendri Satrio menilai, kasus Edhy dan pembubaran 10 lembaga bisa menjadi momentum untuk melakukan pembenahan besar-besaran. Salah satunya lewat perombakan kabinet. “Ini momentum bagi Pak Jokowi untuk memperbaiki kabinet dan berlari,” kata Hensat, sapaan karibnya, tadi malam. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.