Otonomi Khusus Papua Berhasil Turunkan Kemiskinan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam desain besar untuk menurunkan kemiskinan di Papua dan Papua Barat. 

Salah satunya, Otonomi khusus (Otsus). Sejak otsus ini ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 berhasil menurunkan kemiskinan di Papua dan Papua Barat.

“Otsus Papua berhasil menurunkan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Jumat (4/12) 

Suharso mengatakan, strategi komprehensif untuk Papua telah dilakukan dari berbagai perspektif sejak otsus tahun 2001, baik yang ditempuh pemerintah pusat maupun daerah.

Ia pun mencatat, terjadi penurunan penduduk miskin, dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 26,55 persen pada September 2019.

Menurutnya, desain besar untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, meliputi tujuh langkah strategis.

Baca juga : Presiden Sahkan 9 Peraturan Turunan UU Disabilitas

Pertama, pemerintah sepakat bahwa kerangka otsus sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua adalah langkah asimetris, afirmatif, dan kontekstual dalam mengelola pembangunan, pemerintahan daerah, dan  pelayanan publik di tanah Papua.

Dalam konteks kerangka regulasi sektoral hingga kerangka anggaran, otsus memantik semangat baru perumusan kebijakan yang bersifat khusus untuk Papua, baik di level pusat maupun di daerah.

Kedua, otsus telah mendorong desentralisasi politik yang membuka ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berperan serta dalam pemerintahan daerah. “Artinya, kewenangan untuk mengelola pembangunan telah berada di tangan masyarakat Papua, sesuai kebutuhan dan kearifan lokal,” kata Suharso.

Ketiga, otsus menjadi panduan pemerintah dalam desain khusus pembangunan Papua yang bersifat percepatan, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan yang terbaru, Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Strategi ini kata Suharso, merupakan bukti keberpihakan yang bersifat kontekstual Papua dengan fokus di SDM Papua, ekonomi rakyat dari hulu ke hilir, infrastruktur wilayah yang terpadu, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah juga mendorong kegiatan prioritas yang bersifat quick wins di berbagai kabupaten/kota sesuai wilayah adat dan memperkuat kemitraan dengan berbagai tokoh-tokoh lokal di berbagai sektor untuk pelaksanaan pembangunan 2021 hingga 2024 mendatang.

Baca juga : Tokoh Papua Barat Diusulkan Tempati Kursi Peninggalan Menteri Edhy

Keempat, Presiden Jokowi melakukan pendekatan kultural wilayah adat dan ekologis dalam perencanaan pembangunan nasional, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.

Kelima, komitmen untuk memberdayakan OAP dalam ruang publik, baik di jajaran kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan BUMN.

Secara khusus, pengusaha OAP juga dapat mengikuti tender yang pesertanya terbatas pada pelaku usaha Papua untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Suharso mengatakan, kebijakan afirmatif ini juga dibidik untuk menciptakan wirausaha di kalangan OAP.

Keenam, pemerintah juga menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON XX Tahun 2020 yang diundur ke Oktober 2021 sebagai upaya mitigasi pandemi Covid-19.

Hal ini merupakan momen bersejarah untuk membangkitkan kebanggaan dan identitas jati diri OAP, serta menggerakkan pemerataan ekonomi daerah untuk semua lapisan masyarakat Papua.

Baca juga : Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Negara Non Kementerian

Ketujuh, berbagai pendekatan, strategi dan kebijakan baik adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, gender dan inklusi social. Pemerintahan juga melakukan kolaboratif dan terbuka, maupun keamanan insani.

Dalam hal ini, beberapa inisiasi baru dilakukan, seperti penerapan Low Carbon Development Initiative atau Pembangunan Rendah Karbon di Papua Barat, inisiasi Green Economic Growth for Papua, hingga pembangunan kampung berbasis digital di Papua dan Papua Barat.

Menurut Suharso, pemerintah sangat terbuka untuk mendengar berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan untuk mengelola pembangunan di Tanah Papua. [FIK] 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.