Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19 akan dialihkan dari sembako ke bentuk uang tunai.
Hal itu dilakukan untuk menutup potensi korupsi, usai terungkapnya kasus dugaan korupsi bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Riza Patria menyatakan, keputusan itu sudah disepakati oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy.
“Alhamdulillah sepakat bantuan bansos tahun 2021 dalam bentuk Bantuan Sosial Tunai (BST). Jadi dalam bentuk uang nanti akan disampaikan langsung kepada warga yang mendapatkan bantuan,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta, kemarin.
Riza mengatakan, besaran bantuan tunai itu mencapai Rp 300 ribu per kepala keluarga setiap bulannya. Bantuan tunai akan disalurkan mulai Januari 2021 untuk enam bulan ke depan dan disalurkan melalui Bank DKI atau Pos Indonesia.
Baca juga : Kadin DKI Ajak Warga Dukung Vaksin Covid-19
Politisi Partai Gerindra itu tak merinci jumlah penerima bantuan tunai tersebut. Ia bakal mendata kembali jumlah penerima agar bantuan tepat sasaran.
“Yang sebelumnya (jumlahnya) mencapai 2,45 juta. Ada kemungkinan jumlahnya menurun, karena sudah banyak warga Jakarta yang alhamdulillah bisa dapat bekerja kembali,” terangnya.
Riza mengungkapkan, keputusan untuk mengganti bansos sembako menjadi bantuan tunai ini dilakukan setelah melalui berbagai kajian. Salah satu pertimbangannya, agar masyarakat dapat membelanjakan untuk kebutuhan dasar.
Uang yang diterima masyarakat bisa dibelanjakan di warung-warung, pasar-pasar sekitar rumah, dengan begitu bisa menggerakkan roda ekonomi.
“Untuk itu saya berharap masyarakat tidak menggunakan uang itu untuk kepentingan lain, kecuali untuk kepentingan sembako,” pintanya.
Sementara, Menko PMK Muhadjir Effendy menambahkan, teknis penyaluran BST masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Muhadjir membuka opsi kerja sama dengan PT Pos (Persero) untuk penyaluran BST. Alasannya, tidak semua calon penerima bantuan memiliki rekening bank.
Kementerian Sosial akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kebutuhan pokok.
Pasalnya, salah satu kelemahan dari BST adalah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan.
“Sebab, berdasarkan survei uang itu kebanyakan digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan untuk beli rokok,” ujarnya.
Baca juga : Transaksi TEI Hari Keempat Tembus Rp 100 Miliar
Sementara, untuk bansos di luar Jabodetabek masih menggunakan skema awal, yakni bansos reguler dan jaring pengaman sosial Covid-19. Meliputi, program kartu sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Selanjutnya, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, serta BST khusus penanganan covid-19 untuk 10 juta KPM.
Tidak hanya itu, pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.
“Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp 200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp 300 ribu,” pungkasnya. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
