Dewan Pers

Dark/Light Mode

Ogah Rakyat Cuma Terima Bantuan, Risma Bakal Terapkan Pola-pola Pemberdayaan

Rabu, 23 Desember 2020 16:01 WIB
Presiden Jokowi melantik 6 menteri baru, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12). (Foto: Setpres)
Presiden Jokowi melantik 6 menteri baru, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/12). (Foto: Setpres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tri Rismaharini akan menerapkan pola-pola pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Sosial. Tujuannya, agar masyarakat tidak hanya diajarkan menerima bantuan, melainkan juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.

"Nanti ada pola-pola yang kita harus lakukan dengan pemberdayaan. Tidak kita ajarkan hanya menerima, tapi juga berusaha, sehingga mereka bisa terhormat," kata Risma, dalam kegiatan serah terima jabatan Mensos, di Jakarta, Rabu (23/12) seperti dikutip Antara.

Berita Terkait : Diangkat Jadi Mensos, Risma Tak Akan Lupakan Warga Surabaya

Hal tersebut akan diterapkan Risma dengan berkaca pada pola-pola yang telah ia lakukan saat menjadi Wali Kota Surabaya. Di Surabaya tidak diperbolehkan ada pengemis, anak jalanan, ataupun pengamen di jalanan. "Coba kita bayangkan kalau di jalan-jalan itu banyak pengemis, nanti orang dari negara lain ngomong apa ke negara kita," katanya.

Oleh sebab itu, ia berpendapat masyarakat luas, terutama mereka yang mengandalkan hidup di jalanan dengan meminta-minta, perlu diajarkan bahwa setiap orang harus bekerja untuk memperoleh rezeki guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, secara umum tidak mungkin pemerintah atau siapa pun tega membiarkan masyarakat hidup di jalan, tanpa tempat tinggal serta dalam kondisi kelaparan.

Berita Terkait : Nggak Datang-datang, Polisi Bakal Jemput Paksa Rizieq Shihab

Untuk merealisasikan hal tersebut, kata Risma, perlu dilakukan efisiensi di bidang operasional, sehingga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. "Kita harus pikirkan orang-orang ini. Belum lagi dia tidak punya rumah, kemudian tidak bisa makan. Maka kita harus pikirkan itu," ujar Wali Kota Surabaya dua periode itu.

Risma merasa, pengalamannya di Kota Surabaya dapat dijadikan contoh. Khususnya dengan program pahlawan ekonomi yang mengumpulkan ibu-ibu tukang becak, buruh dan sebagainya, untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis komunitas.

Berita Terkait : Pemprov DKI Bakal Tes Swab Pengungsi

"Ini dibentuk pada 2010 dan saya mulai dengan 89 kelompok. Sekarang sudah 18.000 kelompok dan lebih dari 25 persen di antaranya berpendapatan satu bulan di atas Rp 1 miliar," katanya.

Untuk itu, ia mengajak jajarannya di Kementerian Sosial untuk selalu bergandengan tangan tanpa ada sekat apapun dan terus menyatu sehingga dapat menjalankan atau membentuk program-program ke depannya dengan baik. [USU]