Dark/Light Mode

Kemiskinan Naik, Ini Kata Anak Buah Sri Mulyani

Senin, 15 Februari 2021 21:19 WIB
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu. (Foto: Kemenkeu)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu. (Foto: Kemenkeu)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin per September 2020 sebesar 27,55 juta atau 10,19 persen dari jumlah penduduk. Angka ini naik 2,76 juta jiwa dibandingkan September 2019.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu angkat bicara. Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan, angka kemiskinan ini di bawah ramalan Bank Dunia yang sebesar 11,8 persen.

“Artinya, program PEN sepanjang 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru,” ujarnya, Senin (15/2).

Baca juga : Keluarga Palestina Dipaksa Israel Bongkar Sendiri Bangunannya

Menurut dia, intervensi kebijakan telah melindungi konsumsi masyarakat tidak hanya kalangan miskin dan rentan tetapi juga kelas menengah. Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, dan Bantuan Tunai Penerima Kartu Sembako.

Kemudian, Subsidi Gaji/Upah, Kartu Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik honorer. Realisasi sementara program perlindungan sosial untuk mendukung konsumsi rumah tangga mencapai Rp 220,39 triliun di sepanjang 2020 atau lebih tinggi dari alokasi awal sebesar Rp 203,9 triliun.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar tetap bertahan dari dampak pandemi. Dukungan PEN untuk UMKM diberikan untuk menopang permodalan dan cash flow agar tetap bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi. 

Baca juga : PPP Anggap Lumrah Saja

Bentuk dukungan UMKM tersebut antara lain berupa penempatan dana, subsidi bunga, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), insentif PPh Final UMKM, penjaminan kredit, dan pembiayaan investasi LPDB. Sepanjang 2020, Pemerintah telah menyalurkan dukungan UMKM sebesar Rp 112,4 triliun. 

“Bentuk dukungan ini sangat membantu UMKM untuk tetap melakukan aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Secara khusus, 97 persen usaha mikro penerima BPUM masih tetap melanjutkan usahanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi UMKM tetap berjalan, daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak dapat terjaga di masa pandemi.

Baca juga : Kementan Kawal Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Menurut dia, hadirnya pandemi Covid-19 pada 2020 membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Tren penurunan kemiskinan yang telah terjadi hingga akhir 2019, terhenti. 

Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dibandingkan September 2019 yang sebesar 9,22 persen. Dampak pandemi ini mulai dirasakan pada kuartal I-2020 di mana persentase penduduk miskin naik menjadi 9,78 persen, atau naik 0,37 pp dari Maret 2019. Secara jumlah orang, penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, atau meningkat 2,76 juta orang dibandingkan tahun lalu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.