Dark/Light Mode

Cuekin Gerakan Penyelamat

PPP Anggap Lumrah Saja

Minggu, 14 Februari 2021 06:20 WIB
Ketua DPP PPP Joko Purwanto. (Foto: Twitter)
Ketua DPP PPP Joko Purwanto. (Foto: Twitter)

RM.id  Rakyat Merdeka - Manuver politik yang dilakukan Gerakan Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (GP PPP), dicuekin. Hal itu dianggap lumrah dalam dinamika politik.

DPP PPP hasil Muktamar IX tetap berjalan dengan kepengurusan yang sudah ditetapkan oleh Ketua Umum PPP terpilih Suharso Monoarfa dan anggota Tim Formatur. Demikian pernyataan Ketua DPP PPP Joko Purwanto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dikatakan, dalam perjalanan keberadaan partai politik (parpol), selalu terjadi proses pergantian kepemimpinan melalui forum muktamar. Demikian juga dengan PPP yang pada akhir 2020, telah melakukan Muktamar IX dengan terpilihnya Soharso Monoarfa sebagai Ketua Umum.

Baca juga : PPKM Bisa Kurangi Keterpakaian Tempat Tidur Di Rumah Sakit

“Suharso terpilih secara aklamasi, sehingga dalam proses demokrasi tersebut wajar kalau ada yang suka dan ada yang tidak suka,” ungkap Joko.

Menurutnya, mustahil Suharso harus mengakomodir semua kader atau simpatisan menjadi Pengurus Harian (PH) DPP PPP. Apalagi, jumlahnya dikurangi. Kalau sebelumnya lebih dari 100, sekarang cuma di bawah 40 orang.

Kebijakan merampingkan kepengurusan itu yang mungkin membuat kader yang tidak terakomodir kecewa. “Akhirnya menyatukan tekad atau keinginan, sebagai refleksi kekecewaannya. Itu biasa dalam situasi dinamika politik. Nanti lama-lama juga capek sendiri,” katanya.

Baca juga : Terapkan Prokes Ketat, Ancol Tetap Buka

Yang penting, lanjut Joko, Ketua Umum Suharso dan Sekretaris Jenderal Arwani Thomafi dibantu seluruh Pengurus Harian DPP 2020-2025, mampu melakukan konsolidasi internal yang baik dan cepat bergerak dengan kerja nyatanya untuk merawat persatuan dengan pembangunan.

Seperti diketahui, beberapa kader dan mantan pengurus yang menamakan sebagai GP PPP mendesak, agar Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan anggota tim formatur meninjau ulang kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025. Karena dinilai lebih mengakomodir kader partai lain ketimbang kader internalnya.

Salah satu inisiator GP PPP, Rudiman mengatakan, para senior, ulama PPP, tokoh pejuang partai dan sebagian besar mantan pengurus harian DPP PPP serta simpatisan, sangat kecewa. Karena melihat hasil Muktamar IX dan susunan pengurus harian DPP PPP, ternyata meninggalkan kader yang berdedikasi tinggi dan teruji.

Baca juga : Kemnaker Gelar Pelatihan Hiperkes Dan Keselamatan Kerja

Kepengurusan yang ada juga tidak mencerminkan unsur-unsur fusi, sesuai sejarah PPP. Ironinya, lagi mengambil kader partai lain yang gagal. Bila tuntutan itu dicuekin, GP PPP menyatakan akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan muktamar ulang, sesuai AD/ART. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.