Tingkatkan Populasi Sapi Perah, Kementan Bantu Peternak Akses Pembiayaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Ditjen PKH Kementan) menyiapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung pengembangan usaha sapi perah nasional.

Antara lain, mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan, baik berasal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersedia di perbankan, maupun dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang difasilitasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ini komitmen pemerintah membantu peternak dan mengembangkan industrialisasi peternakan melalui penyaluran program kredit bersubsidi, yaitu KUR dan PKBL. Selain penyediaan Asuransi Ternak Sapi/Kerbau (ATS/K) sebagai upaya penanganan risiko usaha para peternak," kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Fini Murfiani. 

Fini menerangkan, ada beberapa daerah yang diprioritaskan secara nasional menjalankan seluruh program ini. Pemilihan daerah ini berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. 

Daerah tersebut yaitu, Sumatera Utara (Karo), Sumatera Barat (Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi), Jawa Barat (Bogor, Bandung, Bandung Barat), Jawa Tengah (Boyolali, Semarang, Kota Semarang) DIY (Sleman), Jawa Timur (Tulungagung, Blitar, Malang, Kota Batu, Pasuruan) dan Sulawesi Selatan (Enrekang).

Lebih lanjut, dia mengatakan program ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden tentang pengembangan korporasi yang prinsipnya adalah pengembangan kelembagaan usaha para peternak yang berorientasi bisnis. 

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan Kementan untuk mendukung instruksi tersebut. Antara lain melalui Program Sikomandan atau Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri, Intensifikasi Inseminasi Buatan dan Pelaporan Kelahiran Sapi Perah, lalu bantuan pemerintah untuk kelompok sapi perah dan impor sapi perah. 

Serta, pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi peternak (termasuk untuk sapi perah), yang berprinsip pada satu manajemen, berorientasi bisnis, sistem agribisnis (hulu-hilir), kemitraan, efisiensi rantai pasok, serta kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum (Koperasi atau PT) dengan pendampingan melalui PUP (Pendamping Usaha Peternakan) untuk penguatan kelembagaan di kelompok.

Baca juga : Demonstran Minta Bantuan Pemberontak Lawan Militer

Sebagai contoh, inisiasi pengembangan peternakan sapi perah medium scale bekerja sama dengan pelaku usaha pengolahan hasil produk Pemerintah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan PT Cimory yang sudah dilakukan penandatanganan MoU pada bulan Maret 2021.

Sebelumnya, Dirjen PKH Kementan Nasrullah telah menyiapkan beberapa program peningkatan produksi susu nasional. Hal ini untuk mengurangi susu impor. 

Dijelaskan Nasrullah, program ini disusun menjadi dua bagian, yaitu hulu dan hilir. Di hulu, ada peningkatan populasi sapi perah, perbaikan kualitas susu dan peningkatan produktivitas. 

“Sedangkan hilir, ada diversifikasi dan inovasi produk, peningkatan mutu dan keamanan produk, serta promosi produk dan perluasan pasar," urai Nasrullah.

Ia menjelaskan, peningkatan populasi sapi perah dengan menerapkan program Sikomandan untuk replacement induk.

Sikomandan merupakan salah satu kegiatan utama dalam rangka meningkatkan penyediaan produksi daging sapi dalam negeri bagi masyarakat. Ada pun program ini dikemas dengan serangkaian kegiatan yang terintegrasi dan saling bersinergi dari hulu sampai hilir. 

Dimulai dari upaya peningkatan kelahiran, diikuti upaya penurunan angka kematian dan upaya pengendalian penyakit lainnya, serta melakukan upaya peningkatan produktivitas ternak dengan penyediaan pakan yang cukup. 

Sedangkan replacement indukan, selain melalui induk yang berasal dari lokal, juga melalui pemasukan sapi perah yang memiliki kualitas genetik bibit yang tinggi dan telah memenuhi aspek kesehatan hewan dari negara yang telah diharmonisasikan dengan Indonesia. 

Baca juga : Singapura Kecam Serangan Bom Makassar

Kemudian dilakukan rearing untuk menyediakan pengganti indukan sapi perah dengan menggunakan pedet yang dihasilkan dalam peternakan sendiri, dengan menjaga keseimbangan komposisi sapi perah yang dipelihara minimal 20 persen dari total populasi.

"Kegiatan rearing ini bisa dilakukan di unit-unit milik pemerintah, antara lain BBPTU Baturaden dan UPT milik pemerintah daerah provinsi/kabupaten," jelas Nasrullah.

Selain itu, akan diusahakan menerapkan kemitraan dan insentif investasi. Harapannya ada kemitraan antara peternak dengan perusahaan sapi perah dan koperasi susu, serta industri pengolahan susu, dan ada pengurangan pajak penghasilan (tax allowance) untuk pelaku usaha yang melakukan usaha budidaya atau pembibitan sapi perah.

Untuk memperbaiki kualitas susu, akan dilakukan pelatihan terhadap GAP (Good Agriculture Practices), GMP (Good Manufacturing Practices) dan GHP (Good Handling Practices). Selain itu, juga akan dilakukan perbaikan peralatan serta infrastruktur dan memfasilitasi sarana prasarana pengolahan susu untuk UMKM.

"Fasilitasi izin edar (PiRT/MD) juga akan bekerja sama dengan BPOM. Untuk sertifikasi susu organik (pilot project) akan kerja sama dengan Denmark di Kabupaten Pasuruan," imbuh Nasrullah.

Aspek produktivitas juga akan ditingkatkan, dengan perbaikan genetik melalui pemanfaatan pejantan unggul sapi perah Indonesia hasil uji zuriat/Progeny Test.

Menerapkan Good Farming Practicess di kelompok dan mengembangkan jenis Sapi Baru.

"Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kompetensi SDM (sumber daya manusia) di kelompok. Serta, perbaikan kualitas dan kuantitas pakan," ucapmya.

Baca juga : Stok Beras Aman, Impor Buat Apa Ya

Sementara, di hilir akan dilakukan diversifikasi dan inovasi produk dengan cara mendorong pengembangan produk melalui peran industri pengolahan dalam meningkatkan cita rasa, citra produk, gizi dan kepraktisan konsumsi pangan.

Kesadaran masyarakat untuk tidak memproduksi, menyediakan atau memperdagangkan dan mengkonsumsi pangan yang tidak aman juga akan ikut ditingkatkan. 

Serta memfasilitasi pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) peternakan berbasis sumber daya lokal dan memfasilitasi Sertifikasi Organik Pangan Asal Ternak.

Peningkatan mutu dan keamanan produk juga akan dilakukan dengan pemenuhan standar keamanan dan mutu/kualitas pangan asal ternak yang dihasilkan. 

Juga akan dilakukan kerja sama dengan BPOM untuk memfasilitasi dan pendampingan izin edar produk olahan pangan hasil peternakan sehingga dapat dipasarkan lebih luas.

"Tentu kami juga akan meningkatkan kapasitas SDM peternakan dalam mutu dan keamanan pangan," kata Nasrullah.

Promosi produk dan perluasan pasar juga akan dilakukan. Meliputi, perluasan akses atau jaringan pemasaran melalui media online (e-commerce dan marketplace). Sedangkan promosi produk olahan peternakan bisa melalui pameran dalam dan luar negeri.

"Agar promosi produk lebih maksimal dan pasar menjadi luas. Maka bisa juga dilakukan campaign/promosi dengan videografis/infografis/poster mengenai konsumsi susu melalui sosial media maupun media lainnya," pungkas Nasrullah. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.