Teten Minta Belanja Produk UMKM Lebih Digenjot

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta daerah menyiapkan produk-produk UMKM untuk memanfaatkan kebijakan pemerintah, yang mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggarannya berbelanja barang/modal dari UMKM. 

“Ayo kita optimalkan belanja 40 persen K/L untuk menyerap produk UMKM,” pinta Teten Masduki saat memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2021 di Yogyakarta, Kamis (8/4). 

Baca juga : Menteri Teten : Program Relawan Mentor Siapkan UMKM Go Digital

Saat itu, peserta Rakor yang hadir antara lain pejabat eselon 1 dan 2 KemenkopUKM, serta perwakilan dinas-dinas yang membidangi Koperasi dan UKM dari berbagai daerah. 

Teten mengatakan, belanja K/L tersebut membuka peluang market yang cukup besar yakni lebih dari Rp 400 triliunan per tahun. Di mana hal ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di daerah. “Jadi targetkan saja, fokuskan mana yang ibu-bapak sekalian tetapkan di setiap daerah, harus membuat list, daftar UMKM yang siap didampingi untuk bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Teten. 

Baca juga : Menteri Teten: Masih Banyak PR Bangkitkan UMKM

Teten juga berharap daerah melakukan perubahan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang lebih profesional dengan melibatkan para ahli dari luar baik itu dari perusahaan BUMN, maupun swasta. “Jadi libatkan pendamping yaitu teman-teman yang profesional. Sekarang juga sudah menggerakan berbagai komunitas dalam Geber (Gerakan Indonesia Bersama) UMKM untuk melakukan pendampingan,” katanya. 

Tidak hanya itu, daerah juga diharapkan membuat platform digital sebagai marketplace digital bagi produk-produk UMKM. “Karena tidak semua UMKM di daerah itu punya kapasitas untuk jualan di level nasional." lanjut dia. 

Baca juga : PLN Pulihkan 99 Persen Listrik Pelanggan Imbas Banjir DKI

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Asrizal mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan dan identifikasi produk UMKM yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasilnya, ada 40 pelaku UMKM yang sudah dimasukan ke e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

“Langkah berikutnya, kami akan melakukan pendampingan kepada UMKM-UMKM ini. Sehingga mampu mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh lembaga pemerintah. Dengan pendampingan ini, kami harap pelaku UMKM kita siap memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dari Instansi pemerintah yang ada saat ini,” ujar Asrizal. [EFI]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.