Jokowi Patok Pertumbuhan 2020 di 5,6 Persen, APBN Harus Lebih Efisien

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejak Februari lalu, Pemerintah mulai menyusun pagu anggaran RAPBN 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan pokok dalam penyusunan APBN adalah memacu investasi dan ekspor yang bertumpu pada meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), di samping juga untuk tetap menjaga pembangunan infrastruktur.

“Bapak Presiden meminta supaya anggaran diefisienkan, terutama dari sisi belanja barang. Di dalam rangka untuk betul-betul memfokuskan anggaran untuk kebijakan pembangunan, yaitu terutama belanja modal dan belanja-belanja yang tadi berhubungan dengan SDM dan infrastruktur,” kata Sri Mulyani kepada wartawan, usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, seperti dikutip setkab.go.id, Selasa (23/4).

Selain itu, eefisiensi birokrasi harus dilakukan, terutama bagaimana mendorong investasi ekspor melalui berbagai macam insentif-insentif. Yaitu insentif fiskal yang bisa dilakukan maupun dari sisi pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada para investor.

Baca juga : Jokowi-Maruf Raih 78,4 Persen Suara di Swiss

“Dengan rambu-rambu tersebut dan juga tentu dengan berbagai program-program yang selama ini sudah disampaikan untuk ditampung, seperti Kartu Sembako, Kartu KIP Kuliah, Kartu Pra Kerja, kami mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk tahun 2020,” ungkap Menkeu.

Untuk awal ini, menurut Menkeu, Pemerintah  berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan berkisar antara 5,3-5,6 persen. “Bapak Presiden mengharapkan kita bisa memacu sampai ke 5,6 persen,” ujarnya.

Untuk inflasi, menurut Menkeu, masih akan tetap terjaga antara 2 hingga 4 persen, suku bunga antara 5-5,3 persen. Dari sisi nilai tukar, tahun ini Pemerintah menggunakan asumsi Rp15.000 per dolar AS namun sekarang sudah mencapai di Rp 14.000. 

Baca juga : Jokowi-Maruf Menang 90,9 Persen di Iran

Dengan kondisi ini, Pemerintah akan menggunakan range yang masih lebar. Sementara untuk harga minyak, juga masih antara 60 dengan 70 dolar AS per barel. Untuk lifting minyak maupun gas, diperkirakan masih setara dengan yang selama ini masih diproduksi.

Dalam pembahasan di Sidang Kabinet, kata Sri Mulyani, sudah mulai difokuskan bagaimana program-program prioritas mendesak yang akan dilakukan dan akan bisa ditampung. Seperti KIP Kuliah maupun Kartu Pra Kerja yang akan dikoordinasi lagi oleh menteri-menteri terkait, Kartu Sembako yang akan di-redesain bersama-sama dengan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT yang merupakan Bantuan Pemerintah Non Tunai untuk bisa dibuat menjadi satu kartu. Nantinya, kartu baru ini bisa membantu masyarakat di dalam mendapatkan kebutuhan sehari-hari secara affordable.

Kemudian untuk BPJS Kesehatan, kata Menkeu,  masih akan dilakukan review berdasarkan hasil audit dari BPKP. “Namun kita sudah mulai mempertimbangkan untuk menaikkan iuran yang dibayarkan melalui PBI Pemerintah dari yang sekarang ini Rp 23.000 lebih tinggi lagi. Memang belum ditetapkan, namun sudah ada ancang-ancang untuk menaikkan, juga jumlah penerimanya dinaikkan menjadi di atas 100 juta orang,” terang Menkeu.

Baca juga : Jokowi Diyakini Raih 55 Persen Suara di DKI

Untuk infrastruktur, lanjut Sri Mulyani, Presiden dan Wapres mengharapkan agar ada kenaikan, terutama untuk jalan-jalan arteri, jalan yang masuk selain jalan utama terutama di daerah kabupaten/kota, dan tempat-tempat yang memang akan menjadi fokus. Untuk destinasi pariwisata, Presiden mengharapkan empat destinasi pariwisata.

“Selama ini sudah ditetapkan 10, tapi empat yang lebih prioritas harus selesai pada 2020 nanti. Artinya, selesai seluruh infrastrukturnya, seluruh fasilitasnya (fasum, fasos). Itu yaitu Borobudur, Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo,” ungkap Menkeu. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.