Nurbaya Ungkap Keseriusan Pemerintah Kelola Lahan Gambut

 Sebelumnya 
Di antaranya, melalui kebijakan moratorium izin di lahan gambut dan hutan primer, menerbitkan PP 57/2016 tentang Perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, hingga menegakkan hukum lingkungan secara konsisten. Bahkan, Indonesia juga telah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk memperbaiki konstruksi restorasi gambut dan operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan pemanfaatan gambut.

“Saat ini sekitar 177 pemegang konsesi telah mengembangkan rencana dan melaksanakan restorasi gambut sampai 2026,” ungkapnya. Pemerintah Indonesia telah menempatkan restorasi lahan gambut sebagai strategi utama mengurangi emisi di sektor kehutanan sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui percepatan program perhutanan sosial.

Baca juga : Macan Kemayoran Gulingkan Persela Lamongan

“Sebelum 2015, masyarakat hanya dapat mengelola 4-7 persen dari kawasan hutan. Setelah 2015, meningkat secara signifikan menjadi 27-33 persen,’’ katanya.

Selain itu, tambah Siti, pemerintah telah melakukan inventarisasi ekosistem gambut dalam bentuk peta Hidrologi Gambut sebagai referensi untuk pemetaan yang lebih rinci di tingkat Provinsi, Kab/Kota.

Baca juga : Donasi Pelanggan Turut Sukseskan Pemberdayaan KAT

Peta-peta ini menunjukkan bahwa total luas ekosistem gambut Indonesia mencapai 24,14 juta ha, di mana sekitar 9,16 juta hektare berlokasi di Sumatera, 8,39 juta hektare di Kalimantan, 60 ribu hektare di Sulawesi, dan 6,53 juta hektare di Papua. Setelah melakukan inventarisasi, area seluas sekitar 2,5 juta hektare ekosistem gambut telah ditargetkan untuk pemulihan tahun 2020. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.