Dark/Light Mode

Syarat Ibu Kota Baru: Lokasinya Strategis, Punya Lahan Luas, dan Bebas Bencana

Senin, 6 Mei 2019 15:23 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Bambang dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5) pagi.(Foto: Humas Setkab)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Bambang dalam diskusi yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5) pagi.(Foto: Humas Setkab)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia, menuju Indonesia Sentris. Meski begitu, Bambang memastikan Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.

“Ibu Kota baru harus memiliki lokasi yang strategis, berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Harus mempunyai lahan yang luas, dan bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya,” jelas Bambang dalam diskusi yang diselenggarkan Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5) pagi.

Baca juga : Kiai Maruf : Jokowi Hanya Melengkapi Pernyataan Prabowo

Selain itu, Ibu Kota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota eksisting, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. "Yang tidak kalah penting, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional," imbuhnya.

Bambang menjelaskan, nantinya ada dua skenario dari sisi jumlah penduduk bagi Ibu Kota baru. Pertama, Ibu Kota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Kedua, dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa. “Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa, yang daya dukungnya semakin terbatas,” ujar Bambang.

Baca juga : Di Kandang Banteng, Puan Akan Melenggang

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan Bappenas. “Keputusan itu berdasarkan kajian dan pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar,” ujar Moeldoko.

Diskusi ini juga dihadiri oleh 4 (empat) gubernur, yaitu Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.