Dark/Light Mode

Jelang Konferensi Iklim COP 26 Glasgow

Menteri LHK Dan ESDM Bawa 4 Wamen Diskusi Bareng Patricia Espinosa

Sabtu, 11 September 2021 22:06 WIB
Diskusi Sekretaris Eksekutif UNFCCC Patricia Espinosa dengan Delegasi RI: 2 Menteri, 4 Wakil Menteri dan 2 Dubes RI, Jelang Konferensi Iklim COP 26 Glasgow, Jumat (10/9). (Foto: Ist)
Diskusi Sekretaris Eksekutif UNFCCC Patricia Espinosa dengan Delegasi RI: 2 Menteri, 4 Wakil Menteri dan 2 Dubes RI, Jelang Konferensi Iklim COP 26 Glasgow, Jumat (10/9). (Foto: Ist)

 Sebelumnya 
Penurunan Deforestasi

Telah terjadi penurunan deforestasi tahun 2019-2020 sebesar 78 persen sebagai angka deforestation rate terendah sejak tahun 1990, yaitu sebesar 115 ribu ha dan sebelumnya di tahun 2018-2019 seluas 460 ribu ha dan tahun 2014-2015  seluas 1,09 juta ha  dan tahun 1996-2000 seluas 3,51 juta ha. Dan sejak tahun 2019 Indonesia menegaskan moratorium permanen seluas 66,2 Juta Ha untuk tidak diberikan lagi ijin baru.

Baca juga : Kunker Ke Riau, Menteri LHK Rapat Maraton Di Lapangan

Penetapan areal bernilai konservasi  atau high conservation value forest (HCVF) seluas 3,87 juta Ha di areal konsesi  HPH dna HTI serta sekitra 1,34 juta Ha HCVF di areal perkebunan sawit. Luas areal terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan telah menurun tajam di tahun 2020, yaitu 82 persen dengan perkiraan emisi GRK menurun hingga sebesar sekitar 93 persen.

Demikian pula rehabilitasi gambut seluas 3,74 juta ha melalui kegiatan re-wetting gambut , menjaga agar gambut tetap basah, dengan infrastruktur sekat kanal, sumur bor, dan dengan pengendalian rencana kerja dan pemantauan tinggi muka air gambut dan ketaatan konsesi dan pembinaan pengelolaan gambut pada 600 ribu ha areal masyarakat.

Baca juga : Sandiaga Kembangkan Ekowisata Pada Destinasi Pariwisata Prioritas

Begitu pula telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari 1.53 juta ha dan rehabilitasi mangrove 18 ribu ha tahun 2020 dan tahun 2021 mencakup areal 40 hingga 83 ribu ha, serta hingga 2024 diproyeksikan akan ditanam hingga 600 ribu ha. Akses perhutanan sosial seluas 4,72 juta ha untuk dikelola oleh masyarakat telah mencakup 7.212 kelompok dan 1,03 juta  Kepala Keluarga. Dan tentu saja langkah penegakan hukum dengan operasi 1.658 kali untuk pengamanan hutan sekitar 25 juta ha, pengawasan 1.174 kali di areal konsesi dan penerapan sebanyak 1882 sanksi administratif kepada perusahaan, serta 29 gugatan perdata ke pengadilan. 

Menteri Siti menegaskan, praktek itu sudah berjalan dalam kurun waktu 5-7 tahun hingga saat ini. Saatnya kini memantapkan kebijakan dan implementasi tersebut dalam standar operasional prosedur atau SOP yang bisa dituangkan dalam pedoman kerja ke depan berupa manual, tutorial dan lan-lain.

Baca juga : Jelang Imlek, Gus Menteri Nostalgia Berburu Angpao Bareng Santri

"Indonesia berpandangan bahwa komitmen untuk meningkatkan ambisi negara berkembang terkait transisi energi juga perlu didukung oleh komitmen penyediaan dana yang memadai. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang lebih menekankan pada upaya peningkatan berbasis ambisi atas pencapaian selama ini, bukan sekadar kemauan politik tanpa landasan yang kokoh," tandasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.