Kepala Daerah Kudu Hindari Gesekan Konflik Kepentingan

 Sebelumnya 
Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Mahyudin mengatakan, tidak sedikit kepala daerah tersandung kasus korupsi akibat lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda).

“Saya lebih setuju otonomi daerah diberikan kepada provinsi dulu, kemudian provinsi yang menilai, mana kabupaten/kota yang mumpuni atau belum,” tutur Mahyudin dalam keterangannya.

Baca juga : Kekean Wastra Gallery Sukses Hasilkan Produk Berkelas Dunia

Senator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini menilai, secara keseluruhan Otda tidak sepenuhnya buruk, sehingga diperlukan beberapa perbaikan. Dengan demikian, dibutuhkan kamar kedua atau sistem bikameral yang ideal untuk mengawal pembangunan daerah.

Diketahui, sejumlah kepala dan pejabat daerah banyak yang sudah tertangkap KPK karena kasus rasuah. Paling anyar, komisi anti rasuah menangkap Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari.

Baca juga : Kepala Daerah Harus Rukun Dengan Wakilnya

Dalam Operasi Tangkap Tangan(OTT) Bupati Probolinggo, KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka dan menahan lima orang dalam OTT Bupati Probolinggo, 30 Agustus lalu. Terkait kasus ini, KPK juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua sepeda yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.