13 Agustus Diusulkan Jadi Hari Pers Muhammadiyah, SM Jadi Warisan Budaya

RM.id  Rakyat Merdeka - Tanggal 13 Agustus diusulkan menjadi Hari Pers Muhammadiyah. Usulan ini muncul dalam seminar bertajuk “Muhammadiyah dan Media: Kiprah Dakwah Pencerahan di Abad ke-2”, yang diselenggarakan Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama Suara Muhammadiyah (SM), di SM Tower and Convention, Yogyakarta, Rabu (23/8). Tanggal 13 Agustus diusulkan karena merupakan waktu terbit Suara Muhammadiyah edisi pertama pada 1915.

Seminar ini dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad, Ketua MPI PP Muhammadiyah Muchlas MT, Direksi SM Muchlas Abror, Pimpinan Redaksi SM Isngadi Marwa Atmaja, serta Mustofa W Hasyim.

Seperti dikutip dari muhammadiyah.or.id, di acara ini, Prof Dadang Kahmad menyampaikan tahniah atas 108 tahun Suara Muhammadiyah yang terbit pertama kali pada 1915. Guru Besar UIN Bandung ini menjelaskan, lahirnya SM tidak bisa dilepaskan dari konteks yang melingkupinya waktu itu.

Konteks yang terjadi saat itu adalah tingginya masyarakat yang buta huruf. Muhammadiyah merespons fenomena sekelilingnya selain mendirikan rumah sakit, sekolah, panti asuhan, juga dengan mendirikan Suara Muhammadiyah. Di sisi lain, Muhammadiyah melahirkan SM sebagai aktualisasi dari perintah membaca.

Pada abad pertama, Suara Muhammadiyah menjadi media yang populer di kalangan warga Persyarikatan. Namun, tantangan muncul di abad kedua ini, di tengah berbagai tantangan termasuk digitalisasi harus dijawab dengan elegan oleh SM dan manajerial yang taktis, supaya tidak tergilas roda peradaban.

Baca juga : Dimulai Hari Ini, PNS Jakarta WFH 2 Bulan

Guru Besar Sosiologi Agama ini menerangkan, usulan 13 Agustus sebagai Hari Pers Muhammadiyah bukan tanpa alasan. Dipilihnya tanggal itu untuk merawat ingatan tentang lahirnya Majalah Suara Muhammadiyah, beserta peran-peran kebangsaannya.

Ketua MPI PP Muhammadiyah Muchlas MT berharap, melalui agenda ini media-media di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah lebih profesional dan kompetitif. Lebih-lebih Muhammadiyah memiliki media tertua di Indonesia yaitu Suara Muhammadiyah. “Kami akan mengusulkan untuk berkenan kiranya menetapkan pada 13 Agustus sebagai Hari Pers Muhammadiyah,” ucapnya.

Pemilihan waktu tersebut merujuk pada terbitan Suara Muhammadiyah pertama yaitu 13 Agustus 1915. Meski belum ditemukan secara fisik terbitan pertamanya, namun setelah melakukan penelitian dengan ketat ditemukan pada 13 Agustus 1915 tersebut sebagai waktu terbitan pertama.

Selain itu, MPI PP Muhammadiyah juga akan diusulkan SM menjadi warisan budaya benda dan tak benda. Dokumen terbitan SM edisi kedua yang tersimpan di Leiden akan didaftarkan sebagai warisan benda, dan muatan atau konten-kontennya diusulkan sebagai warisan budaya tak benda.

“Ada dua yang kami usulkan, yaitu peringatan Hari Pers Muhammadiyah, yang bukan hari pers tandingan dari Hari Pers Nasional, dan an usulan SM sebagai warisan budaya,” sambungnya.

Baca juga : Menko Muhadjir: Insan Muhammadiyah Harus Mampu Beradaptasi Bagi Kemajuan Bangsa

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengapresiasi kiprah perjalanan 108 tahun Majalah Suara Muhammadiyah. Kehadiran majalah ini sejak tahun 1915, dan sampai sekarang masih terus terbit dan bertahan.

Menurutnya, majalah yang dirintis Kiai Ahmad Dahlan bersama Haji Fachruddin ini pada pada 13 Agustus 1915 hadir sebagai penyebar informasi. Selain itu, dalam konteks gerakan Muhammadiyah, majalah ini berfungsi sebagai gerakan literasi yakni membaca dan menulis.

“Kehadiran SM memang bukan hanya sebagai media yang punya dimensi pers untuk membangun tradisi baru, selain sebagai media juga sebagai gerakan literasi. Yakni gerakan untuk menghidupkan tradisi membaca dan menulis,” ujarnya, saat menyampaikan Keynote Speaker dalam seminar itu.

Haedar menjelaskan, tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia mulai muncul sejak umat Islam memiliki lembaga pendidikan pesantren. “Nah, di pesantren itulah tradisi membaca itu hidup. Hanya terbatas pada membaca literasi bahasa Arab. Juga ada menulisnya dalam tradisi literasi Arab. Maka, dalam tradisi membaca sebenarnya banyak masyarakat Indonesia mayoritas muslim tidak buta huruf. Karena bisa membaca selain masing-masing daerah,” katanya.

Menurut Haedar, penyebab masyarakat buta huruf saat itu dikarenakan bahasa dan tulisan latin. Hanya segelintir kalangan elite yang bisa membaca dan memahaminya. Pada abad ke-20, elite ini mengenyam pendidikan (sekolah), dan mulai melek bahasa dan tulisan latin. Tidak hanya itu saja, mereka juga sudah bisa melek bahasa lokal maupun bahasa asing yang lain seperti bahasa Inggris dan Belanda.

Baca juga : Mardiono Silaturahmi Ke PW Muhammadiyah dan Aisyiyah Sultra

Haedar menjelaskan, kelahiran majalah ini pada awalnya masih memakai bahasa dan aksara Jawa. Baru di edisi tahun 1924, beralih dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ini sebagai bagian dari memperkenalkan kepada masyarakat luas saat itu. Sementara sebagaimana diketahui, bahwa Bahasa Indonesia baru diproklamirkan saat peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Yakni dengan ikrar: Satu Indonesia. Yakni satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air Indonesia.

“Ini tonggak. Jadi nanti perlu dikumpulkan SM yang penuh menggunakan bahasa Indonesia. Kan awal campuran ada Bahasa Jawa. Tapi biarpun Bahasa Jawa tradisi berpikir sudah melompat,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.