China Pasang Badan Belain Presiden Putin

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah pemimpin negara Barat menjatuhkan sanksi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan kroninya atas keputusan mengirimkan pasukan militer ke timur Ukraina. China beranggapan, hujan sanksi untuk Rusia adalah ilegal.

China menyatakan, sanksi tidak pernah berjalan efektif dalam memecahkan setiap per­soalan. Sejak 2011, Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan 100 sanksi terhadap Rusia.

“Sanksi tidak akan menyele­saikan krisis. Ini hanya kepu­tusan satu pihak saja dan ini tindakan ilegal,” tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, diku­tip Bloomberg, kemarin.

“Coba lihat, apakah sanksi-sanksi AS itu bisa memecahkan persoalan? Apakah dunia ini menjadi lebih baik karena sanksi itu? Akankah isu Ukraina terata­si sanksi AS terhadap Rusia? Akankah keamanan Eropa lebih terjamin berkat sanksi AS terhadap Rusia itu?” tanya Hua.

Baca juga : Paloh: Semua Pengen Jadi Presiden

Dia berharap, semua pihak menyelesaikan krisis Rusia melalui dialog dan konsultasi dua arah.

Dalam mengatasi krisis Ukrai­na dan keterkaitannya dengan Rusia, ditegaskan Hua, AS tidak boleh merugikan hak dan ke­pentingan China.

Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan operasi militer di wilayah Donbass, timur Ukraina, kemarin. Hal ini dilakukan untuk membela milisi pro Moskow yang berniat memisahkan wilayah itu dari Ukraina.

Putin mengatakan, tindakan­nya memerintahkan operasi militer di Donbass sebagai tang­gapan atas ancaman yang datang dari Ukraina.

Baca juga : Gejalanya Memang Ringan, Tapi Jangan Sepelekan Omicron

Dia menambahkan, Rusia tidak memiliki tujuan untuk menduduki Ukraina. Tanggung jawab atas pertumpahan darah terletak pada “rezim” Ukraina.

“Saya telah membuat keputusan operasi militer,” kata Putin dalam pernyataan mengejutkan di televisi sesaat sebelum pukul 6.00 pagi waktu setempat, se­bagaimana dikutip Associated Press (AP).

Dalam 24 jam terakhir, media Interfax memberitakan, 9.000 warga Donbass, lari ke Rusia.

Sebagai informasi, Donbass terdiri dari 3 provinsi yaitu Donetsk, Luhansk dan Kharkiv. Rusia mendukung pembentukan Republik Donetsk dan Republik Luhansk pada Senin (21/2).

Baca juga : DPD Dukung Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Perang di Donbass (disebut Perang di Ukraina atau Perang di Ukraina Timur) adalah konflik bersenjata yang berlangsung di wilayah Donbass, Ukraina.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.