Dark/Light Mode

PBB Usut HAM Uighur, Xi Jinping: Tak Ada Yang Sempurna

Kamis, 26 Mei 2022 08:04 WIB
Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menghadiri pertemuan virtual dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan berlangsung saat kunjungan Bachelet ke Guangzhou, China, Rabu, 25 Mei 2022.(Foto Dok Xinhua)
Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menghadiri pertemuan virtual dengan Presiden China Xi Jinping. Pertemuan berlangsung saat kunjungan Bachelet ke Guangzhou, China, Rabu, 25 Mei 2022.(Foto Dok Xinhua)

 Sebelumnya 
Dalam pertemuan virtual tersebut, Bachelet berada di Guangzhou bersama Menlu China Wang Yi dan dua diplomat senior Ding Xuexiang dan Yang Jiechi.

Kunjungan Bachelet dan tim UNHCHR ke Xinjiang terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di Xinjiang.

Bachelet memulai perjalanannya di Guangzhou, sebuah kota di tenggara China, 23 Mei lalu. Di sana, ia disambut Menlu Wang Yi. Jadwal perjalanannya juga mencakup kota Kashgar dan Urumqi, keduanya di Xinjiang.

Baca juga : Firli: Jangan Ada Yang Sembunyikan!

China telah berulangkali membantah keberadaan kamp penahanan di Xinjiang tetapi pada 2018 mengatakan telah mendirikan "pusat pelatihan kejuruan" yang diperlukan untuk mengekang terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di Xinjiang. Lalu pada 2019, Gubernur Xinjiang Shohrat Zakir mengatakan semua peserta pelatihan telah lulus dari kamp tersebut.

Sikap Bachelet menemui Presiden Xi menuai kritikan. Sejumlah kritikus pesimis Bachelet mendapat akses penuh sehingga dia bisa membuat penilaian perihal situasi HAM di Xinjiang.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price menilai kunjungan Bachelet adalah suatu kesalahan. AS menggambarkan perlakuan China terhadap Uighur sebagai genosida.

Baca juga : Garuda Muda Siap Tempur

"Kami tidak berharap RRC (Republik Rakyat China) akan memberikan akses yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang lengkap dan tidak dimanipulasi terhadap lingkungan hak asasi manusia di Xinjiang," ujarnya.

"Kami pikir itu adalah kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu," tukas Price.

Ditanya apakah pemimpin China Xi Jinping bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, Price mengatakan, sulit membayangkan bahwa tingkat paling senior Pemerintah China tidak mengetahuinya.***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.