Menkeu Dan Menkes Mundur Sekaligus, PM Inggris Kembali Di Ujung Tanduk

 Sebelumnya 
Beberapa menit sebelum Javid dan Sunak mengundurkan diri, Johnson mengakui kesalahan karena telah menunjuk Chris Pincher sebagai Wakil Kepala Penegak Disiplin Pemerintah.

Seperti diketahui, belum lama ini, Pincher menghadapi dua tuduhan pelecehan seksual terhadap dua tamu pria, dalam jamuan makan malam pribadi.

"Saya minta maaf kepada semua orang yang terdampak. Pemerintahan ini tidak menyediakan tempat, bagi siapa pun yang menjadi predator atau menyalahgunakan posisi mereka," ucap Johnson. 

Di tengah situasi ini, pemimpin partai oposisi mendesak para anggota kabinet lainnya, untuk mengambil langkah yang sama dengan Javid dan Sunak. Ramai-ramai mengundurkan diri. Bos Partai Buruh Keir Starmer pun menyatakan siap menggelar pemilu lebih cepat.

Baca juga : Kematian Misterius Miliuner Rusia Kembali Terjadi

“Era Johnson semestinya sudah berakhir. Karakter dan temperamennya sama sekali tak cocok untuk menjadi Perdana Menteri Inggris. Sampai kapan, situasi ini akan terus berlanjut?” ucap anggota parlemen dari Partai Konservatif yang juga Kepala Penegak Disiplin Pemerintah, Andrew Mitchell kepada BBC, Rabu (6/7).

Namun, tak satu pun anggota parlemen Tory yang mengkritisi kepemimpinan PM Johnson. Menteri Luar Negeri Liz Truss yang ramai disebut sebagai kandidat kuat pengganti Johnson, bahkan menegaskan 100 persen dukungan untuk koleganya.

Menteri lain yang dipastikan tak hengkang dari kabinet adalah Dominic Raab, Michael Gove, Therese Covey, dan Ben Wallace.

Anggota Parlemen Tory yang tak menjabat menteri, Daniel Kawczynski menilai, pengunduran diri para menteri justru akan memperkuat posisi Johnson.

Baca juga : Hikmahbudhi: Zaman Jenderal Sigit, Polri Demokratis dan Terbuka

“Mereka kira, pengunduran diri itu bisa merontokkan kekuatan Perdana Menteri. Tapi faktanya, tidak,” ucapnya. 

Sebagai catatan, 6 Juni lalu, Johnson lolos dari mosi tidak percaya yang diajukan oleh sejumlah anggota parlemen dari partainya sendiri, Konservatif. Menyusul skandal pesta di tengah penerapan aturan lockdown, terkait Covid-19.

Kala itu, Johnson berhasil memenangkan pemungutan suara mosi tidak percaya (vote of confidence), dengan meraup 211 suara anggota parlemen dari Partai Konservatif. Sementara 148 anggota parlemen, tidak mendukungnya.

Meski otoritasnya dinilai melemah, hasil pemungutan suara tersebut tak cukup untuk melengserkannya dari kursi perdana menteri. 

Baca juga : Mentan Lantik Andi Nur Alam Syah Jadi Dirjen Perkebunan

Namun, berdasarkan aturan internal partai, tidak boleh ada lagi mosi tidak percaya kepada Johnson, dalam 12 bulan ke depan. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.