Dark/Light Mode

Pengiriman PMI Ke Negeri Jiran Dihentikan

Mendagri Malaysia Cuek, Anggota Parlemen Panik

Senin, 18 Juli 2022 08:05 WIB
Presiden Joko Widodo menyambut Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 10 November 2021. (Foto Biro Kepresidenan RI)
Presiden Joko Widodo menyambut Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 10 November 2021. (Foto Biro Kepresidenan RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Malaysia Hamzah Zainudin cuek dengan penghentian pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negeri jiran itu. Sementara, Anggota Parlemen dari oposisi, Lim Guan Eng menyebut, kementerian tersebut tak becus melaksanakan kesepakatan perekrutan pekerja dengan Indonesia.

Lim mendesak Perdana Menteri (PM) Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhenti mendelegasikan persoalan dengan Indonesia kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Lim, kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja, yang diteken 1 April lalu.

Baca juga : Menaker Sedang Beri Pelajaran Ke Malaysia

Lim mendesak PM Ismail berbicara bilateral dengan Indonesia, guna menyelesaikan kekurangan pekerja di negara itu.

“Ismail harus mengambil alih ketika ekonomi negara, komunitas bisnis dan rakyat menginginkan solusi,” kata Lim dalam pernyataan resminya dikutip dari MalaysiaMail, Sabtu (16/7).

Baca juga : Dubes Hermono: Malaysia Tak Hormati Kesepakatan

Menurutnya, PM Ismail harus segera meyakinkan Indonesia mencabut penangguhan pengiriman pekerja ke Malaysia. Menurut mantan Menteri Keuangan Malaysia itu, banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka, atau menolak pesanan baru, karena kekurangan tenaga kerja.

Dia mencatat, karena kekurangan 1,2 juta pekerja, industri perkebunan dan sarung tangan saja menghadapi kerugian 21 miliar ringgit Malaysia, atau sekitar Rp 70,8 triliun.

Baca juga : RUU Pemekaran Papua Disahkan, Mendagri: Ini Kemajuan Papua

“Dan kerugian bisa mencapai puluhan miliar ringgit lebih jika sektor lain dimasukkan,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.