Partai Oposisi Thailand Bahas Koalisi, Kubu Pro Militer Tak Tinggal Diam

RM.id  Rakyat Merdeka - Kelompok oposisi Thailand membahas koalisi untuk membentuk pemerintahan, Rabu (17 Mei).Tetapi beberapa senator junta militer memperingatkan akan menghentikan pemimpin partai yang menang menjadi perdana menteri.

Partai Move Forward (MFP) muncul sebagai partai terbesar pemenang pemilu setelah hampir satu dekade berkuasanya pemerintahan yang didukung militer.

Pemimpin MFP Pita Limjaroenrat (42) bertemu dengan pejabat senior dari lima partai oposisi lainnya di sebuah restoran di Bangkok, berpose untuk difoto sebelum mengantar mereka masuk untuk pembicaraan tertutup.

Pita mencoba membangun aliansi dengan Pheu Thai, partai yang telah mendominasi politik Thailand selama dua dekade. Alumni Harvard itu juga menggandeng empat partai yang lebih kecil.

Baca juga : Charta Politika: Pasca Deklarasi, Elektabilitas Ganjar Melesat Tinggalkan Prabowo

Hasil pemilu menunjukkan, MFP mendapat 152 kursi, dengan Pheu Thai di urutan kedua dengan 141 kursi. Bersekutu dengan partai lain akan memberi mereka lebih 300 suara dari 500 kursi Majelis Rendah (DPR)

Tetapi untuk mengamankan jabatan perdana menteri, koalisi membutuhkan mayoritas di kedua majelis - termasuk Senat, yang 250 anggotanya dipilih militer. MFP dan sekutunya membutuhkan 376 suara Majelis Rendah untuk memastikan para senator tidak dapat menghalangi Pita menjadi perdana menteri.

Beberapa senator telah menentang program MFP terkait mengamandemen aturan penghinaan kerajaan, UU lese majeste..

"Saya tidak akan menerima Pita sebagai PM," kata Senator Jadet Inswang, menyuarakan keprihatinan tentang amandemen Lese Majeste.

Baca juga : Partai Oposisi Menang Telak, Militer Rontok, Pita Limjaroenrat Bersiap Jadi PM

Senator Kittisak Ratanawaraha juga menolak mendukung Pita. "Calon PM harus cinta bangsa, monarki," katanya.

Amandemen Lese Majeste Jadi Sandungan 

Seorang pemimpin senior Pheu Thai meminta dua partai konservatif menengah - Bhumjaithai dan Demokrat - untuk membantu koalisi dalam pemilihan perdana menteri. Namun Bhumjaithai mengatakan, pihaknya tidak akan mendukung partai yang ingin mengamandemen undang-undang lese majeste, yang dikenal sebagai 112 sesuai pasal dalam hukum pidana Thailand.

"Jika sebuah partai yang ingin mengubah atau membatalkan 112 dapat membentuk pemerintahan, partai Bhumjaithai akan siap menjadi oposisi demi kepentingan rakyat dan untuk melindungi monarki," pernyataan Bhumjaithai.

Partai tersebut adalah bagian dari koalisi keluar Perdana Menteri Prayut Chan-ocha dan sekarang memiliki 70 kursi Majelis Rendah. Partai-partai yang terkait dengan militer secara teori dapat mencoba membentuk pemerintahan minoritas, mengandalkan dukungan Senat untuk mendapatkan pilihan perdana menteri mereka, tetapi, dengan sedikit kursi majelis rendah, akan sulit untuk memerintah.

Baca juga : Oposisi Thailand Diprediksi Menang

Pengamat regional dari Asian Network for Free Elections (ANFREL) mengatakan, Thailand seharusnya memiliki pemerintahan yang "mencerminkan kehendak rakyat".

ANFREL memuji jumlah pemilihan di Negeri Gajah Putih itu, yang lebih transparan daripada pemilu 2019.***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.