Jokowi: Komitmen Pendanaan Negara Maju Masih Sebatas Retorika

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi mengingatkan, komitmen pendanaan negara maju terkait penurunan emisi karbon saat ini, masih sangat terbatas.

Padahal, ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi peningkatan suhu bumi, yang diprediksi akan terus meningkat dalam lima tahun ke depan.

Jokowi mengatakan, saat ini bumi kita tengah sakit. Juli 2023, suhu dunia mencapai titik tertinggi, dan akan terus naik dalam lima tahun ke depan. Laju ini sulit ditahan, kecuali dunia menghadangnya secara masif dan radikal.

Baca juga : Lestari: Kebijakan Kendaraan Listrik Kudu Dikaji Serius

“Komitmen pendanaan negara maju, masih sebatas retorika dan di atas kertas. Baik itu pendanaan climate 100 miliar dolar AS per tahun, maupun fasilitas pendanaan loss and damage,” tutur Jokowi di hadapan para pemimpin negara G20, dalam pertemuan sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 India di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).

Jokowi memaparkan, sekarang ini, negara-negara berkembang membutuhkan bantuan dalam bidang teknologi dan investasi hijau, untuk mempercepat penurunan emisi di dunia.

“Kami negara berkembang, sangat ingin mempercepat penurunan emisi. Tapi, kami butuh dukungan untuk alih teknologi dan untuk investasi hijau,” ucapnya.

Baca juga : Jokowi: Komitmen ASEAN Bangun Indo Pasifik Damai, Sudah Walk The Talk

Presiden ke-7 RI ini menekankan, pendanaan dalam percepatan penurunan emisi adalah hal penting.

Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta harus dilanjutkan, karena dapat menjadi pembawa perubahan yang besar untuk menurunkan emisi.

Tahun lalu di Bali, Indonesia telah menginisiasi G20 Bali Global Blended Finance Alliance. Jokowi bilang, skema Just Energy Transition Partnership (JETP) ini harus diperluas dan diperbesar.

Baca juga : Jokowi Bolehkan Indonesia Maju Dipakai Prabowo

Untuk itu, dibutuhkan standar global dalam hal pengelompokan kegiatan ekonomi dan bisnis,  demi mencegah praktik greenwashing.

“Perlu standar global, seperti taksonomi untuk mencegah praktik greenwashing. Reformasi Bank Pembangunan Multilateral (MDB) harus merefleksikan representasi negara-negara anggotanya,” jelas Jokowi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.