Sampaikan Pidato Tahunan, Retno Paparkan 10 TahunPerjalanan Polugri Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan perjalanan politik luar negeri (Polugri) Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Tak hanya membahas Palestina, dia juga menyinggung politik luar negeri Indonesia yang bukan transaksional.

Hal ini disampaikannya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, 8 Januari 2024. PPTM 2024 bertajuk ‘Advancing Free and Active Foreign Policy: A Ten Year Journey’.

Sesuai temanya, PPTM 2024 memaparkan perjalanan politik luar negeri Indonesia, dari 2014 hingga 2023. Perjalanan ini terkait fokus politik luar negeri (polugri) era Presiden Jokowi yang dikenal sebagai 4+1. Yaitu Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Perlindungan WNI, Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan, Diplomasi Kepemimpinan, dan Infrastruktur Diplomasi.

“Melalui PPTM ini saya melihat 9 tahun perjalanan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri negeri dijalankan di tengah tantangan dunia yang penuh ketidakpastian,” terang Menlu perempuan pertama RI itu.

Baca juga : Jaga Perdamaian di Tahun 2024 dengan Tingkatkan Literasi Informasi

Retno menerangkan, politik luar negeri Indonesia yang dijalankan secara konsisten telah diukur dengan baik (well measured), diperhitungkan dengan baik (well calculated) dan berorientasi pada tindakan dan hasil (action and result oriented). Namun di saat yang sama, politik luar negeri Indonesia juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip tak tergoyahkan.

Retno memastikan, politik luar negeri Indonesia selalu berpegang pada prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional, alih-alih transaksional. Meski situasi dunia penuh tantangan dan ketidakpastian.

“Politik luar negeri Indonesia bukan politik luar negeri transaksional,” lanjutnya.

Dalam pidatonya, Menlu RI juga menegaskan dukungan politik luar negeri Indonesia kepada multilateralisme dan menjadikan Indonesia sebagai bagian pihak yang mengupayakan solusi bagi berbagai tantangan dunia.

Baca juga : Di PWI Pusat, Prabowo Paparkan Sistem Ekonomi Yang Cocok Untuk Indonesia

Seperti konflik di Palestina. Indonesia akan membawa kasus genosida di Gaza ke Mahkamah Internasional. Di hadapan Duta Besar negara sahabat yang ada di Indonesia, Retno mengatakan, dirinya akan mewakili Indonesia di Mahkamah Internasional pada 19 Februari mendatang. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu akan menyampaikan pernyataan untuk mendukung Mahkamah Internasional memberikan Advisory Opinion yang memperkuat posisi hukum Palestina.

“Intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional,” tegas Retno.

Tahun ini, untuk pertama kali PPTM diselenggarakan di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung untuk menyuarakan kembali komitmen politik luar negeri Indonesia yang selalu berlandaskan spirit Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.

Retno mengatakan, Gedung Merdeka Museum KAA Bandung dipilih karena akan mengingatkan dunia adanya satu hutang yang belum terbayar, yaitu kemerdekaan Palestina. Gedung ini menjadi saksi pertemuan KAA pada 18-24 April 1955.

Baca juga : Ini Alasan Prabowo Subianto Terima Penghargaan Sahabat Santri Indonesia

“Dengan prinsip dan spirit KAA, Indonesia mampu berdiri tegak, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia,” tegasnya.

Hal ini terwujud dalam beberapa amanah yang diberikan dunia untuk Indonesia, di antaranya Keketuaan Indian Ocean Rim Association (IORA) pada 2017, Anggota Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, Presidensi G20, dan Keketuaan ASEAN. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.