Shutdown Kelamaan, Pemilih Trump Kecewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Poling terbaru di Amerika Serikat menunjukkan turunnya kepercayaan di kalangan pemilih Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akibat lamanya shutdown atau penutupan sementara sebagian operasi pemerintah. Dikutip dari laman Washington Post, menurut survei yang dilakukan NPR/PBS Newshour/Marist, kepercayaan pemilih mengalami penurunan hingga 7 poin sejak Desember 2018.

Penurunan signifikan terjadi di daerah suburban yang bahkan menunjukkan penurunan hingga belasan poin. Meski bagi kalangan pemuda yang tak mengecap pendidikan universitas, penurunan dianggap masih berada di tujuh poin. Jeff Daudert, pensiunan prajurit yang selama ini merasa tak ada masalah dengan pemerintahan Trump dan terkesan apatis dengan politik, mulai bereaksi atas kondisi shutdown AS.

Daudert maupun komunitas di wilayahnya yang dilaporkan termasuk basis pendukung Trump, mulai mempertanyakan sikap bertahan Trump menahan kondisi shutdown.
“Sungguh kebodohan dan sangat merusak,” kata Jeff Daudert yang mengatakan bahwa pada 2020, dia tak akan lagi mendukung Trump dan kemungkinan bakal golput.
Pembiayaan dan penggajian gaji pegawai federal tersendat selama pemerintahan AS shutdown akibat tak cairnya anggaran. Karena kondisi tersebut, sebagian pemerintah lokal disebut sengaja memberikan kemudahan bagi pegawai federal agar bisa melanjutkan hidup. Hal yang sama juga dilakukan sejumlah pengusaha.

Baca juga : Witan Sulaeman, Pemain Termuda Di Timnas Indonesia U-22

Sekitar 800 ribu pekerja federal diliburkan tanpa mendapat bayaran. Sementara, mereka yang berdinas di lembaga-lembaga vital, tetap bekerja tanpa memperoleh upah. Shutdown terjadi karena House of Representatives (DPR) tak mengabulkan anggaran yang diajukan pemerintahan Trump untuk membangun tembok perbatasan AS-Meksiko. Trump meminta dana sebesar 5,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 80 triliun.

Jasmin Cromwell misalnya. Pemilik tempat kebugaran Bodhi Seed Yoga & Wellness Studio, akhirnya memberikan layanan gratis khusus bagi pegawai negeri tingkat federal.
“Kondisi ini mau tak mau memengaruhi kita juga dan akan memengaruhi semua orang,” kata Cromwell.

Sabtu (19/1), Trump telah mengusulkan kesepakatan imigrasi guna mengakhiri shutdown. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menawarkan tiga tahun perlindungan bagi imigran muda tak berdokumen atau dikenal sebagai “Dreamers” serta imigran pemegang status dilindungi sementara (TPS). Namun, Partai Demokrat segera menolak usulan tersebut.

Baca juga : Kecelakaan, NH Dini Tutup Usia

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengungkapkan, tawaran Trump tak dapat diterima karena tidak mewakili upaya dan iktikad baik untuk mengembalikan kepastian bagi kehidupan masyarakat.
Pelosi menyebut, usulan Trump tidak mungkin mendapatkan suara yang dibutuhkan untuk disetujui DPR atau Senat. Pemimpin Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer, sependapat dengan Pelosi.

“Itu adalah presiden yang menarik perlindungan DACA (Deferred Action for Childhood Arrival) dan TPS di awal. Menawarkan beberapa perlindungan kembali sebagai pengganti tembok bukanlah kompromi, tapi lebih banyak mengambil sandera,” kata Schumer.

“Saya di sini hari ini untuk memecahkan kebuntuan dan memberi Kongres jalan ke depan untuk mengakhiri penutupan pemerintah dan menyelesaikan krisis di sepanjang perbatasan selatan,” kata Trump.

Baca juga : Demi Viral, Loncat Dari Lantai 11 Kapal

Usulan Trump itu diapresiasi Pemimpin Senat dari Partai Republik Mitch McConnell. “Rencana itu solusi berani untuk membuka kembali pemerintah, mengamankan perbatasan, dan mengambil langkah-langkah bipartisan untuk menangani masalah imigrasi saat ini,” ujarnya.

Para Dreamers, yang mayoritas anak-anak muda Amerika Latin, dilindungi dari deportasi di bawah program DACA yang diluncurkan pada era pemerintahan Barack Obama, tepatnya pada 2012. Program itu memberikan izin kerja bagi sekitar 700 ribu imigran ilegal. Namun, tak tersedia cara bagi mereka untuk mendapatkan status kewarganegaraan.

Pada September 2017, pemerintahan Trump menyatakan akan membatalkan DACA. Namun, hal itu tetap berlaku di bawah perintah pengadilan. Sementara, TPS diberikan kepada mereka yang berasal dari negara-negara terdampak konflik bersenjata, bencana alam, atau perselisihan lainnya. Pemegang TPS diizinkan bekerja dan tinggal di AS untuk waktu terbatas.[DAY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.