Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Hamdallah telah mengajukan pengunduran dirinya dan pemerintahan persatuannya kepada Presiden Mahmoud Abbas, Selasa (29/1). Keputusan Hamdallah menjadi pukulan telak karena dilakukan di tengah upaya rekonsiliasi antara pemerintah Palestina dengan para pejabat tinggi Hamas, kelompok berkuasa di Gaza, Palestina.
Pengunduran diri seluruh jajaran pejabat Pemerintah Palestina itu menyusul keluarnya rekomendasi dari Komite Pusat Fatah untuk dibentuknya pemerintahan baru. “Pemerintah Palestina akan terus melaksanakan tugasnya sampai yang baru terbentuk,” bunyi pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan kabinet mingguan.
Pemerintahan baru yang direkomendasikan komite tersebut yakni terdiri dari perwakilan faksi-faksi di Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan tokoh-tokoh independen. Hamas bukan anggota PLO.
Baca juga : Amien Rais Didesak Mundur, PAN Pecah?
"Perdana Menteri Otoritas Palestina Rami Hamdallah dan para menteri lainnya telah mengundurkan diri," kata juru bicara perdana menteri, Ahmad Shami. Presiden Abbas telah menerima pengunduran diri perdana menteri beserta para menterinya, namun mereka akan tetap bertugas sampai pemerintahan baru terbentuk.
Anggota Komite Pusat Fatah, Azzam al-Ahmad sebelumnya mengatakan, Palestina perlu untuk membentuk pemerintahan baru sebagai tanggapan atas sikap kelompok Hamas yang tidak mau menyerahkan kendali atas wilayah Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina.
"Hamas membantu pembentukan pemerintahan terakhir. Namun kali ini mereka tidak akan berpartisipasi dalam pembentukannya atau pun menjadi bagian darinya," kata Ahmad, kepada Times of Israel.
Baca juga : Perkuat Sosialisasi Pemilu Ke Masyarakat
Pemerintahan di bawah Otoritas Palestina saat ini dibentuk pada 2014 dengan dukungan dari Fatah dan Hamas. Namun sejak saat itu, Presiden Abbas telah melakukan setidaknya dua kali perombakan kabinet tanpa persetujuan Hamas. Kedua kelompok pergerakan tersebut telah saling berselisih sejak 2007, ketika Hamas menang pemilu di Gaza, dan mengambil alih kendali wilayah itu.
Hamdallah merupakan kepala persatuan pemerintah nasional yang dibentuk pada 2014. Dia juga memimpin rekonsiliasi antara kelompok Hamas dan Fatah. Kelompok Fatah menguasai Tepi Barat dan telah mengambil alih kekuasaan di Gaza pada 2007.
Kedua kelompok telah menanda tangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi dua tahun lalu agar otoritas Palestina diizinkan berkuasa penuh di Gaza dan mengambil alih titik-titik persimpangan antara Mesir dan Israel. Akan tetapi, perselisihan tentang pembagian kekuasaan dan ketidaksepakatan tentang kebijakan terhadap Israel telah menghambat implementasi kesepakatan.
Baca juga : Trump Siap Pidato Di Kongres
Meskipun belum jelas siapa yang akan memimpin pemerintahan baru, beberapa nama yang menjadi pengganti PM Rami muncul, termasuk: Menteri Dewan Ekonomi Palestina Mohammed Shtayyeh; Sekretaris Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat; dan Anggota Komite Eksekutif Fatah Azzam Al-Ahmed.
Presiden Abbas menjabat sejak 2005 untuk masa jabatan empat tahun. Namun karena tidak ada lagi pemilu yang digelar sejak saat itu karena perpecahan Fatah-Hamas, Abbas masih menjabat hingga kini. Sebelumnya Presiden Abbas bersumpah untuk menggelar pemilu parlemen dalam enam bulan ke depan. Namun pada praktiknya hal itu sulit dilaksanakan tanpa persatuan Fatah dan Hamas.
Terakhir pemilu parlemen digelar 2006, Hamas tak diduga menang di Gaza. Hasil itu ditolak Israel, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya yang menganggap Hamas sebagai organisasi teroris. [MEL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
