Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
Terkait pencegahan penempatan PMI secara non prosedural, lanjut Ida, akan terus dilakukan melalui penguatan peran Pengawas Ketenagakerjaan. Baik di tingkat pusat dan daerah serta pembentukan Satuan Tugas Perlindungan PMI sejak tahun 2015. Mengingat saat ini berada di tingkat pusat dan terdapat di 25 daerah titik debarkasi/embarkasi serta daerah asal PMI.
Selain itu, perlindungan PMI juga dilakukan ketika mereka bekerja di negara penempatan, melalui peran atase ketenagakerjaan/staf teknis ketenagakerjaan/kabid ketenagakerjaan. Mereka tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kesesuaian penempatan PMI, tapi juga pendataan PMI, pemenuhan persyaratan kerja, pelaksanaan perjanjian kerja (PK), perubahan dan perpanjangan PK, dan penanganan permasalahan PMI.
"Pengawasan dan perlindungan PMI itu harus paripurna, karena mulai sebelum berangkat, ketika bekerja, dan kembali ke tanah air," sebut doktor Ilmu Pemerintahan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu.
Ida juga menghimbau masyarakat, jika memilih bekerja ke luar negeri agar menggunakan jalur yang aman dan prosedural. Karena saat ini sudah mudah prosedurnya, hanya dengan datang ke Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).
Baca juga : Kebijakan Cukai Tembakau Harus Lindungi Buruh Dan Petani
"Harus mengikuti prosedur-prosedur yang benar. Kami bangun LTSA ini dalam rangka memberikan perlindungan," tutur Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) 2010-sekarang ini. [UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
