Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bergulat Menekan Subsidi Pupuk 

Selasa, 2 Agustus 2022 07:56 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat Ketahanan Pangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Peperangan antara Rusia melawan Ukraina yang sudah berlangsung 4 bulan lebih mengguncang harga minyak internasional, dengan sendirinya perekonomian manca negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia. Harga minyak internasional pada Maret 2022 sekitar US$ 130, harga tertinggi sejak 2008. Harga minyak kemudian turun menjadi US$ 120 setelah negara-negara Uni Eropa memboikot minyak Rusia, produsen minyak terbesar ke-2 di dunia. Namun, boikot terhadap minyak Rusia tampaknya tidak efektif. Saat ini harga minyak internasional sudah mendekati US$ 170, mengguncang perekonomian dunia, termasuk Amerika. Inflasi Amerika (year to year) tahun ini sudah mencapai 9,1%. Suku bunga primer Bank Sentral Amerika beberapa kali dinaikkan; terakhir naik 50 basis point 10 hari yang lalu.      

Satu ramalan mengatakan harga minyak dunia – jika perang Rusia vs Ukraina – terus berkecamuk dengan magnitude yang besar, bisa menembus US$ 200 per barrel.     

Tentu perang Rusia vs Ukraina menggoyang perekonomikan kita juga. Yang paling terasa beban utang RI; pengeluaran APBN dengan sendirinya membengkak, karena sebagian utang kita dibuat dengan menggunakan uang dollar AS. Pada akhir 2021, beban utang kita mencapai Rp 400 triliun, beban bunga Rp 300 triliun. Oleh sebab itu, menurut JK, Presiden pengganti Jokowi nanti harus pemimpin yang “tahan banting”. Debt ratio kita sudah 40% lebih. Dengan ambruknya perekonomian Srilangka, dan masih ada 6 negara lain yang sedang “antre” untuk bangkrut juga, sejumlah akhi ekonomi kita memperingatkan pemerintah Jokowi untuk ekstra hati-hati mengelola perekonomian nasional, khususnya utang luar negeri. Toh, sejumlah pemimpin kita – dari Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia dan Luhut B. Panjaitan menjawab serempak: ekonomi kita aman dan aman.           

Salah satu strategi yang dilancarkan pemerintah Jokowi untuk mengendalikan ancaman krisis ekonomi adalah dengan menekan pengeluaran (spending), pada waktu yang bersamaan meningkatkan pemasukan negara (state revenue). Tarif PLN, gas, BPJS, Pph, BBM bersubsidi (Pertalite dan solar) dan masih banyak lagi yang dinaikkan. Namun, pada waktu yang bersamaan, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk masyarakat yang susah, antara lain dengan meningkatkan macam-macam bansos, sektor pendidikan untuk masyarakat tingkat bawah, dan lain-lain.

 

Berita Terkait : Polri: To Be Or Not To Be

Salah satu sektor yang diincar pemerintah untuk direm pengeluarannya, tampaknya, subsidi pupuk. Memang sudah beberapa tahun yang lalu, kontroversi subsidi pupuk sudah digulirkan. Bahkan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah lama mencanangkan agar subsidi pupuk dicabut; biar subsidi itu diberikan langsung kepada petani. Toh, pemerintah hingga hari ini masih belum berani melaksanakan wacana itu, karena waswas dampak negatifnya akan lebih besar daripada manfaatnya.            

Menteri Pertanian melalui Peraturan Mentan No. 10 tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022 menetapkan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dengan Peraturan Mentan ini, jenis pupuk yang disubsidi pemerintah dikurangi: dari 9 jenis pupuk menjadi 2 jenis pupuk: Pupuk Urea dan NPK (Nitrogen, Phospat dan Kalium).

Peraturan Menteri Pertanian ini, kecuali dibayangi oleh kenaikan harga pupuk dunia hingga 30 persen, juga dalam upaya menekan defisit APBN kita.   Namun, untuk tahun anggaran 2022, subsidi pupuk yang diberikan pemerintah masih tetap: sekitar Rp 25 triliun. “Penghematan” yang diperoleh pemerintah adalah quantum pupuk bersubsidi. Pupuk-pupuk yang sudah tidak disubsidi lagi, selanjutnya akan menggunkan harga pasar yang saat ini juga relatif tinggi.

Prospek perang Rusia-Ukraina hingga sekarang tampaknya masih “gelap”, dalam arti tidak ada yang tahu kapan bisa berhenti. Kedua negara – Rusia dan Ukraina – sama-sama ngotot. Presiden Zelensky dari Ukraina malah yakin negaranya dapat mengalahkan Rusia. Sebaliknya, tekad baja Zelensky hanya menambah “nafsu” Presiden Putin untuk terus menghancurkan lawannya. Peluru-peluru kendali Rusia sudah semakin dekat dengan Ibukota, Kiev.            

Berita Terkait : Polisi Tembak Polisi Di Rumah Jenderal Polisi

Konsekuensi peperangan yang berkepanjangan ini bukan hanya menyentuh harga minyak dunia, harga pupuk dan gandum pun pasti akan terus membubung tinggi. Dalam pertemuan 4 mata Presiden Putin dan Presiden Jokowi di Moskow, Juli lalu, Jokowi minta agar Rusia membantu produk pertanian kita tidak berdampak serius dari peperangan ini. Putin menyetujui permintaan Jokowi, antara lain berjanji ekspor pupuk Rusia melalui Pelabuhan Ukraina akan dibuka Kembali.            

 

Perjanjian lisan antara Putin dan Jokowi dilakukn 23 Juli 2022. Namun, sore harinya, 6 peluru kendali Rusia dikabarkan menghantam Pelabuhan Odesa, pelabuhan terbesar Ukraina. Banyak pihak bertanya-tanya, apa tujuan “serangan maut” Rusia ke Pelabuhan Odesa ketika berita bahwa Rusia akan membuka lagi pintu ekspor gandum dan pupuk Ukraina ke manca negara baru viral di manca negara.

Tapi, satu sumber memberitahukan bahwa Kementerian Luar Negeri kita telah melakukan lobi-lobi di Moskow untuk menjamin supaya ekspor pupuk Rusia ke Indonesia melalui pintu Ukraina akan tetap lancar. Di mata Rusia, pupuk rupanya bukan komoditas strategis, apalagi Indonesia tergolong “negara sahabat” dan Putin sudah berjaji akan hadir langsung dalam KTT G20 di Bali nanti.            

Mengenai konsekuensi penciutan jenis pupuk – dari 9 menjadi 2 jenis pupuk -- yang tetap mendapat subsidi pemerintah, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian mungkin perlu mengambil beberapa langkah agar petani tetap mampu dan berdaya: antara lain meninjau kembali harga patokan pembelian produk komoditas (padi, jagung, kedelai, dan lain-lain) yang saat ini masih dinilai rendah dan sudah lama tidak ditinjau oleh pemerintah. Kedua, mengawal proses pendataan petani berdasarkan data spasial lahan pengusahaan secara baik dan akurat, sehingga akurasi data petani penerima subsidi pupuk dapat lebih baik dan pemberian subsidi pupuk lebih efektif. Ketiga, penerapan syarat kredit usaha pertanian (dalam bentuk KUR, dan lain-lain) bisa lebih berpihak kepada petani tanpa melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga akses petani kepada perbankan bisa lebih baik.  

Berita Terkait : Homo Sektus Mengancam Homo Moralis

Singkat kata, perang Rusia versus Ukraina adalah fakta yang tidak bisa kita “otak-atik” karena kedua belah pihak punya kepentingan masing-masing. Sampai kapan perang berakhir, dunia internasional pun tidak tahu, apalagi Indonesia. Yang jelas, dampak dari peperangan yang berkepanjangan itu akan dirasakan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Maka, mau tidak mau, kita harus berbenah diri mencari akal dan strategi untuk mengurangi dampak buruk terhadap perekonomian kita. Salah satu dampak serius yang harus kita benahi adalah mengurangi subsidi pupuk yang terancam meningkat terus, tapi di lain pihak, kepentingan petani pun tetap dijaga karena kesejahteraan petani terkait langsung dengan ketahanan pangan negara kita! ■