Etika Pemerintahan Melibatkan Nilai-nilai Pancasila

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Etika pemerintahan, sebagai dasar moral dan nilai-nilai yang membimbing tindakan peme­rintah, menjadi elemen krusial dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Maka dalam upaya menciptakan etika pemerintahan yang efektif, ­prinsip gotong royong dan keadilan sosial yang disumakai Pancasila tentula memberikan kerangka kerja yang kuat.

Dalam menghadapi ­Pemilu 2024, etika pemerintahan yang kuat sangat diperlukan. Proses demokratis ini menjadi ­ujian bagi integritas pemerintah dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dan memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, langkah-langkah konkrit seperti peningkatan keterlibatan publik, pengawasan yang ketat terhadap kampanye, dan pendekatan inklusif dalam merancang kebijakan sangat penting.

Dengan mengintegrasikan ­nilai-nilai Pancasila dalam ­konteks Pemilu, pemerintah dapat membimbing proses ini menuju tujuan demokrasi yang sejati dan mewujudkan cita-cita bersama. Dengan demikian, Pemilu 2024 dapat menjadi momentum positif untuk memperkuat fondasi etika pemerintahan yang berkualitas.

Baca juga : Kepemimpinan Geopolitik Indonesia Berbasis Pancasila

Penting untuk diakui b­ahwa etika pemerintahan yang men­cerminkan nilai-nilai Pancasila, juga berperan dalam mencegah korupsi dan praktek-praktek tidak etis dalam konteks pemilihan umum. Masyarakat berhak mendapatkan proses politik yang bersih dan adil, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin integritas seluruh tahap Pemilu. Keber­hasilan Pemilu tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mencerminkan nilai-­nilai demokrasi dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa etika pemerintahan merupakan pilar fundamental dalam menjaga kese­imbangan dan keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah juga tidak hanya diharapkan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, melainkan pula untuk menerapkan nilai-nilai moral yang mengakar dalam kebijakan dan keputusan mereka.

Maka etika pemerintahan tidak hanya sebatas konsep, tetapi juga memiliki relevansi yang mendalam dengan nilai-nilai Pancasila –falsafah dasar negara Indonesia. Pancasila merengkuh pandangan holistik terhadap kehidupan masyarakat. Melalui perspektif Pancasila, pemerintahan diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi.

Baca juga : SIM Keliling Kabupaten Bogor Senin 11 Desember, Hadir Di Pospol Gadog

Dalam konteks etika peme­rintahan, prinsip gotong royong mencerminkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, di mana keputusan dan tindakan tidak hanya diambil demi kepentingan elit, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Lantas keadilan sosial, demi menciptakan landasan untuk etika pemerintahan yang adil.

Juga Pemerintah diharapkan untuk menyediakan pelayanan publik tanpa diskriminasi, memastikan distribusi sumber daya secara merata, dan menjaga hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, etika pemerintahan yang efektif mencakup keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat aktif.

Adaptabilitas terhadap peru­bahan zaman dan dinamika sosial juga menjadi tan­tangan penting dalam menerapkan etika pemerintahan yang se­suai dengan nilai-nilai ­Pancasila. Maka hal ini dibutuhkan kebijakan-kebijakan mereka dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Inklusivitas dalam ­pengambilan keputusan menjadi kunci pula untuk menciptakan kebijakan yang mencerminkan keanekaragaman masyarakat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.