Mewaspadai Cyber Peretas Mengganggu Pemilu 2024

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam menghadapi Pemilu 2024, perlu diperhatikan ­potensi ancaman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ­seperti cyber peretas. Ancaman ini dapat merusak integritas dan keamanan proses demokratis.

Cyber peretas dapat menggunakan berbagai metode ­untuk mengganggu Pemilu 2024, termasuk serangan phishing, malware, dan serangan DDoS. Pemahaman mendalam tentang modus operandi ini penting untuk mewaspadai serangan potensial.

Baca juga : Pemilu 2024 Dalam Perspektif Geopolitik Indonesia

Ancaman ini tidak hanya mencakup serangan terhadap infrastruktur teknologi, ­tetapi juga potensi manipulasi ­data dan informasi yang dapat menggoyahkan integritas dan kea­manan proses demo­kratis secara ke­seluruhan. Juga, ­serangan cyber dapat merusak integritas pemilihan dengan berba­gai metode, seperti serangan ­phishing, malware, dan manipulasi data.

Dalam konteks Pemilu, modus operandi cyber peretas dapat menjadi ancaman serius terhadap integritas dan keamanan proses demokratis. Salah satu modus operandi yang umum adalah serangan phishing, di mana peretas mencoba mendapatkan informasi rahasia atau kredensial akses dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui surel atau situs web palsu.

Baca juga : Arah Percaturan Geopolitik Global Dalam Ketahanan Kepemimpinan Nasional Indonesia

Selain itu, serangan malware juga merupakan modus operandi yang sering digunakan oleh cyber peretas. Penyebaran malware dapat merugikan pemilu dengan merusak sistem komputer, mencuri informasi rahasia, atau bahkan memanipulasi hasil pemilihan. Bersamaan pula manipulasi data merupakan modus operandi yang dapat merusak proses pemilu. Peretas dapat mencoba mengubah data pemilih, hasil pemilihan, atau informasi terkait lainnya untuk memengaruhi hasil atau menciptakan ketidakpastian.

Maka pemahaman mendalam tentang bagaimana peretas dapat memanfaatkan kelemahan sistem, dan memanipulasi informasi, menjadi kunci untuk merancang strategi pertahanan yang efektif. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu, pihak swasta, dan masyarakat perlu secara bersama-sama fokus pada memitigasi risiko yang mungkin timbul dari serangan cyber ini.

Baca juga : SIM Keliling Jakarta Kamis 16 November, Cek Di Sini Lokasinya

Dengan demikian integritas dan keamanan proses demokratis tidak hanya menjadi ­tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kerjasama erat dengan sektor swasta dan partisipasi aktif masyarakat. Perlu­nya upaya bersama ini, maka harus digarisbawahi pentingnya menciptakan lapisan pertahanan yang kokoh. Dan ini melibatkan semua pemangku kepentingan: sama-sama mencegah dan merespons serangan cyber dengan responsibilitas dan kecepatan yang tepat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.