Etika Pemerintahan Melibatkan Nilai-nilai Pancasila

Prof. Dr. Ermaya Suradinata

 Sebelumnya 
Penerapan etika pemerintahan yang baik juga sejalan dengan prinsip-prinsip hidup berdampingan dalam masyarakat yang berbhineka. Pemerintah sebagai representasi negara memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan memelihara keberagaman budaya, agama, dan suku. Dengan demikian, etika pemerintahan yang berlandaskan Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab, tetapi juga cermin dari kehendak rakyat yang diwakilinya.

Dari itu etika pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, melangsungkan langkah-langkah konkret seperti pembentukan kebijakan yang pro-rakyat, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan. Pemerintah perlu secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan ruang dialog terbuka, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan mengintegrasikan ­nilai-nilai Pancasila ke dalam etika pemerintahan, Indonesia dapat membangun fondasi yang kokoh untuk kemajuan yang berkelanjutan. Keberhasilan implementasi etika pemerintahan yang berlandaskan Pancasila akan tercermin dalam kesejahteraan bersama, keadilan, dan keharmonisan dalam masya­rakat. Sehingga, etika pemerintahan yang kuat dan bermartabat bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga perjalanan menuju cita-cita luhur bangsa.

Baca juga : Kepemimpinan Geopolitik Indonesia Berbasis Pancasila

Secara keseluruhan, implementasi etika pemerintahan yang terkait erat dengan nilai-nilai Pancasila membuka pintu menuju suatu masyarakat yang berkeadilan, berkebudayaan, dan beradab. Adalah suatu keniscayaan bagi pemerintah untuk menggandeng prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai luhur ini dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi arsitektur konstitusional, tetapi juga pemandu moral bagi pemerintahan, memandu perjalanan bangsa menuju kehidupan yang lebih baik dan harmonis.

Kunci kesuksesan terletak pada kesungguhan pemerintah dalam menerapkan etika peme­rintahan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila. Melalui langkah-langkah konkret, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, serta adap­tabilitas terhadap perubahan zaman, Indo­nesia dapat melangkah maju sebagai negara yang mengedepankan keadilan, inklusivitas, dan kesejahteraan bersama.

Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, peme­rintah membuka jalan untuk membangun fondasi yang kuat bagi negara yang adil, berdaya saing, dan berkehidupan berdampingan dalam keragaman. Keseluruhan, etika pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila bukanlah sekadar panduan; ia adalah komitmen dan perjalanan bersama menuju cita-cita luhur yang tersemat dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia.

Baca juga : SIM Keliling Kabupaten Bogor Senin 11 Desember, Hadir Di Pospol Gadog

Soalnya manakala etika pemerintahan tidak lagi melibatkan nilai-nilai Pancasila, maka risiko terhadap stabilitas dan keberlanjutan negara menjadi lebih tinggi. Nilai-nilai Pancasila, sebagai fondasi ideo­logis negara, memberikan arah moral dan filosofis yang pen­ting dalam mengelola kebijakan dan ­tindakan pemerintah –jadi terabaikan.

Penting diingat pula jika etika pemerintahan terpisah dari nilai-nilai Pancasila, munculnya perilaku yang tidak bermoral, kurangnya transparansi, dan ketidaksetaraan dalam perla­kuan terhadap warga negara menjadi lebih mungkin terjadi. Pemerintahan yang kehilangan hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila dapat mengakibatkan hilangnya rasa keadilan, kepercayaan masyarakat, dan menimbulkan stabilitas politik.

Oleh karena itu, peran nilai-­nilai Pancasila dalam membentuk etika pemerintahan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Jadi ­untuk mengatasi tantangan ­ketika etika pemerintahan tidak lagi melibatkan nilai-nilai Pancasila, langkah-langkah perlu diambil untuk memulihkan keseimbangan dan membangun kembali integritas pemerintah, antara lain mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif harus diperkuat ­untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan demokratis.

Baca juga : Dibutuhkan Stabilitas Politik Demi Kedamaian Pemilu 2024

Prof. Dr. Ermaya ­Suradinata, SH, MH, MS, adalah ­mantan Gubernur Lemhannas RI dan mantan Direktur ­Jenderal Sosial Politik ­Depdagri RI.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.