Dark/Light Mode

Isu-isu Islam Kontemporer (40)

Kedudukan Politik Nabi Muhammad (2)

Minggu, 9 Februari 2020 09:21 WIB
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Tausiah Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Akan tetapi, jika peran politiknya satu paket dengan misi kerasulannya, maka seluruh kebijakan politik nabi menjadi hujjah bagi umatnya.

Berbagai kebijakan politik nabi seperti penataan kota Madinah dan wilayah-wilayah yang dikuasainya, dapat dikatakan kebijakan politik Islam yang harus dijadikan patokan di dalam menyelenggarakan kepemimpinan umat.

Baca juga : Kedudukan Politik Nabi Muhammad (1)

Kelompok tekstualis selalu mengklaim kapasitas nabi di Madinah selain sebagai nabi dan Rasul, juga sebagai kepala pemerintahan yang tak terpisahkan dengan kenabian dan kerasulannya.

Apapun yang dilakukan nabi, baik urusan keagamaan maupun urusan pemerintahan, semuanya menjadi bagian dari kenabian dan kerasulannya yang harus dilestarikan sepanjang masa.

Baca juga : Pergeseran Elite Umat (2)

Termasuk kebijaksanaan ekonomi yang mengelola kekayaan negara melalui Baitul Mal yang dipercayakan kepemimpinannya kepada Abi Hurairah.

Dalam lintasan sejarah kehidupan nabi, memang tidak banyak melakukan tindakan yang dapat dikategorikan tidakan politik praktis, karena nabi lebih banyak menjalankan misi kenabian dan kerasulan.

Baca juga : Pergeseran Elite Umat (1)

Hal ini disebabkan karena kandungan ayat-ayat Al-Qur’an yang diterimanya memang sangat terbatas berbicara tentang urusan politik. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.