Dark/Light Mode

Wacana Ngawur Pejabat Kita

Selasa, 25 Februari 2020 07:49 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah petinggi pemerintah kita belakangan ini mengeluarkan wacana atau pemikiran yang “asbun” alias ngawur. Pelontaran wacana yang ngawur itu, sekaligus, mengindikasikan para pejabat itu tidak pantas duduk di kursinya. mungkin karena itu muncullah usulan dari publik agar Presiden jokowi segera melakukan reshuffle kabinet, membersihkan kabinet dari orang-orang yang tidak kapabel yang dapat memelorotkan integritas tim kerja Presiden.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, misalnya, dengan gamblang meminta Jokowi tidak datang ke Kediri untuk menghadiri acara temu akbar alumni Pesantren lirboyo di Kediri. Alasannya, di masa lalu beberapa kepala negara kita jatuh dari singgasana kekuasaannya tidak lama setelah datang ke Kediri. Kepala Negara yang dimaksudkan antara lain Presiden Soekarno, Presiden Bj Habibie dan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Ini kan wacana yang bersifat tahayul dan sama sekali ngawur! Setelah menerima banyak kritik dari masyarakat, Pramono dengan enteng menjawab: “Saya hanya bercanda.......”

Tidak lama setelah itu, Menteri Koordinadator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Prof. Muhadjir Effendy, mengusulkan supaya Menteri Agama mengeluarkan fatwa yang berisikan “Orang kaya harus menikahi orang miskin; yang miskin harus nikahi yang kaya”. Tujuannya untuk mengurangi jumlah orang miskin. Di mata Menko PMK, salah satu strategi untuk mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia, ya suruh saja orang kaya kawin dengan orang miskin; atau orang miskin kawin dengan orang kaya. Maka, derajat (dari perspektif sosial ekonomi) orang miskin dengan sendirinya akan meningkat.

Wacana ini, jelas gamblang menunjukkan pembantu Presiden Jokowi itu sungguh tidak punya kapabilitas untuk duduk sebagai Menko PMK! Muhadjir Effendy sebelumnya menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kinerjanya juga di bawah rata-rata.

Sosiologi Pernikahan mengajarkan kita agar pasangan lelaki perempuan untuk keharmonisan rumah tangga sebaiknya memiliki banyak kesamaan seperti dalam status sosial ekonomi, agama dan karakter. Seorang artis cantik, populer dan kaya pernah menikah dengan pria yang bekerja sebagai pegawati negeri. Jomplang sekali perbedaan status sosial ekonomi pasangan ini. Tidak sampai 3 tahun perkawinan mereka bubar. Isteri lama kelamaan malu jalan bersama suaminya. untuk membelikan kosmetika suaminya saja, gaji suami tidak cukup. Isteri yang artis hidup dalam dunia jetset; sedang suami hidup dalam lingkungan sederhana.

Baca juga : Kediri dan Jatuhnya Presiden

Orang miskin cenderung memboyong sanak famili ke rumah pasangannya yang kaya. Pertama sebagai rasa bangga karena derajat ekonominya mendadak meningkat tajam; kedua juga untuk memberikan kesenangan kepada keluarganya yang “kekurangan”. Situasi ini lama kelamaan bisa membuat pasan gannya tidak nyaman, bahkan merasa terganggu privasinya.

Orang kaya kawin dengan orang miskin? Sah-sah saja. Namun, kelanggengan pernikahan semacam ini diragukan. Di tengah jalan, macam-macam hambatan pasti akan mereka hadapi. lagi pula, pernikahan tidak bisa dipaksakan, Pak! main jodoh-jodohan sudah ketinggalan zaman. Kaum milenial umumnya mau bebas mencari pasangan hidup sendiri.

Setelah mendapat sekian banyak kritik/kecaman dari netizens dan media sosial atas pernyataannya yang aneh itu, Muhadjir Effendy meminta maaf seraya berucap “Cuma bergurau.”

Di ruang publik, seorang menteri tidak sepantasnya bergurau atau bercanda. Lain kalau gurauan itu dilontarkan di ruang tertutup, atau kalangan terbatas.

Seorang Komisioner Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty, baru saja dibully habis-habisan di media sosial dan beragam kalangan gara-gara mengeluarkan pernyataan “wanita bisa hamil berenang dengan pria”. Pernyataan Sitti sungguh “bahlul”. Menurut seorang anggota DPR RI dari Komisi VIII, apa yang di ucapkan Sitti tidak mencerminkan kapasitasnya sebagai Komisioner KPAI. “Wanita bisa hamil karena berenang dengan pria” betul-betul wacana yang me malukan, sekaligus mencerminkan ketololan si empunya wacana. Ia sama sekali tidak paham mengenai proses kehamilan. Semua orang dewasa, apalagi yang sudah menikah, mengetahui bagaimana seorang wanita bisa hamil. Penetrasi alat kemaluan pria ke dalam vagina perempuan merupakan keharusan supaya wanita bisa hamil. Tanpa “pertemuan” sperma pria dan sel telur perempuan, mana bisa perempuan hamil? Sperma yang baru keluar dari alat kemaluan pria dan mengambang di air kolam renang dalam tempo beberapa detik saja sudah mati.

Baca juga : Keprihatinan Menghantui Pemerintahan Jokowi

Wacana Komisioner KPAI, dari perspektif komunikasi, memiliki makna tersembunyi (hidden intention), yaitu mengingatkan kaum perempuan supaya jangan mau diajak berenang oleh teman pria. Bisa hamil Anda !??

Dua hari yang lalu Ketua MPR, Bambang Soesatyo, melemparkan gagasan supaya sepeda motor diperbolehkan masuk jalan tol. Wacana ini mungkin timbul ketika Ibu kota dilanda banjir, sehingga sepeda motor tidak bisa melewati jalan yang terendam air. Tapi, apakah Bamsoet tidak tahu apa definisi jalan tol? jika sepeda motor diizinkan jalan tol, kita tak terbayangkan apa akibatnya! Sekarang saja, ketika Gubernur Anies Baswedan mengizinkan sepeda motor “bergabung” bersama kendaraan beroda empat di jalan-jalan protokol, situasi lalu lintas di jalan Sudirman dan Thamrin mengerikan sekali. Tingkat kecelakaan di kedua ruas jalan protokol itu meningkat. Kemacetan pun semakin “gila”, mengingat pengendara sepeda motor memacu kendaraannya ugal-ugalan dan menerabas setiap aturan lalu lintas.

Apa pun argumentasinya, jalan untuk sepeda motor memang seharusnya dipisah dari jalan untuk kendaraan beroda empat, demi ketertiban lalu lintas dan keamanan pengendara sepeda motor sendiri. Masak diizinkan masuk jalan tol !

Tapi, puncak dari kegaduhan yang ditimbulkan oleh “wacana bahlul” yang dilontarkan sejumlah petinggi pemerintah/negara kita adalah pernyataan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Yudian Wahyudi bahwa agama adalah musuh utama Pancasila !! BPIP merupakan legacy pemerintah Jokowi yang mulia kedudukannya, kata seorang pembantu Istana dalam acara talkshow di sebuah jaringan televisi. Maka, kita semua harus dukung. Sejak merdeka, bangsa ini tidak pernah memikirkan secara serius bagaimana kita melaksanakan sungguh-sungguh ideologi Pancasila. Betul! Tapi Pancasila tidak boleh main tafsir sendiri, atau tafsir tentang Pancasila tidak boleh jadi monopoli satu pihak. Ketika Anda membenturkan agama dengan Pancasila, maka tindakan Anda itu sungguh berbahaya! Pancasila falsafah, atau ideologi bangsa ini. Namun, jika kita simak secara jernih, dasar dari Pancasila sebenarnya agama. Kelima nilai dalam Pancasila sesungguhnya diajarkan oleh semua agama.

Sejarah mencatat bangsa Indonesia terancam pecah setiap kali Pancasila dibenturkan dengan agama.

Baca juga : Pikir 10x Sebelum Pulangkan WNI Ex. Combatant ISIS

Pernyataan Prof. Yudian Wahyudi dilontarkan pada wawancara panjang dengan detik.com. Kita percaya beliau tidak bermaksud membenturkan Pancasila dengan agama tertentu. Kita juga percaya Yudian sama sekali tidak bermaksud mengusulkan penggantian “Assalamu’alaikum” dengan “Salam Pancasila”. Itu pula yang tersurat dalam pernyataan klarifikasinya setelah mendapat “gempuran” keras dari berbagai pihak. Dalam posisi mulia sebagai Kepala BPIP, Prof. Yudian jelas harus ekstra hati-hati setiap kali mengeluarkan pendapatnya di ruang terbuka. Pernyataan seseorang bisa saja disalahtafsirkan orang lain. Dan jika salah interpretasi menjadi “wacana baru”, celaka tigabelas !!

BPIP itu sendiri, menurut hemat kami, masih tidak jelas arah dan sasarannya. Kinerjanya sampai sekarang belum tampak. Kenapa Yudi Latief mendadak mengundurkan diri sebagai Kepala BPIP (pertama) ketika hanya menjabat 3,5 bulan ? Jikka program kerja BPIP terutama menyasar kepada anak didik kita dengan memberikan mata ajaran “Pancasila” dari SD kelas 1 hingga perguruan tinggi, program itu PASTI GAGAL. Pancasila bukan sekadar diomongkan atau diajarkan, yang lebih krusial, Pancasila harus langsung diimplementasikan, terutama melalui setiap kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kongkretnya, setiap kebijakan pemerintah harus betul-betul bernafaskan satu atau beberapa nilai Pancasila.

Kembali ke tema pokok tulisan ini: Para petinggi pemerintah/negara, berhati-hatilah kalau bicara di publik. Jangan asal goblek, atau melempar wacana tanpa dicernakan dulu secara matang. Bisa fatal resiko yang ditimbulkannya! ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.