Dark/Light Mode
Peran Politik Santri Dalam Lintasan Sejarah (4)
Peran Politik Santri Pasca Kemerdekaan (Orde Baru) (5)
Tausiah Politik
RM.id Rakyat Merdeka - Secara politis, kebijakan tersebut merupakan political test untuk umat Islam. Berbagai reaksi muncul, baik yang mendukung maupun yang menolak.
Baca juga : Peran Politik Santri Pasca Kemerdekaan (Orde Baru) (4)
Namun, hal ini dapat diatasi dengan diundangkannya UU N0. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dan UU NO. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah menegaskan, Pancasila bukanlah agama dan tidak akan dijadikan agama.
Baca juga : Peran Politik Santri Pasca Kemerdekaan (Orde Baru) (3)
Sedangkan pihak Islam, memandang bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengakuan atas asas tunggal Pancasila tidak menganggu akidah dan orientasi organisasi sebab terlebih dahulu “disiasati” dengan “mengislamkan” Pancasila.
Baca juga : Peran Politik Santri Pasca Kemerdekaan (Orde Baru) (2)
Kebijakan ini merupakan kulminasi dari serangkaian kebijakan politik yang dilakukan pemerintah Orde Baru dalam kurun waktu 1966-1985. Di awali pidato kenegaraan Presiden Soeharto di sidang paripurna DPR-RI pada 16 Agustus 1982, yang kemudian mendapat legitimasi lewat ketetapan Sidang Umum MPR tahun 1983.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
