Oposisi Mendadak Jinak

 Sebelumnya 
Menurutnya, gaji DPRD DKI sudah terbilang tinggi. Sebab itu, ia mempertanyakan urgensi kenaikan gaji dan tunjangan tersebut.

“Alasan apa yang mendorong kenaikan itu. Apakah ada peraturan bagi anggota DPRD DKI harus naik gajinya tiap rentang waktu tertentu?” cecar wanita yang akrab disapa Wiwiek itu.

Baca juga : PDIP Memilih Jalan Oposisi

Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus ikut geram dengan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta itu. Menurutnya, kinerja DPRD DKI Jakarta tak pantas diganjar dengan kenaikan gaji dan tunjangan.

“Jika gaji dan tunjangan merupakan apresiasi atas kinerja, lalu bagaimana bisa DPRD DKI Jakarta dengan kinerja yang minim layak diganjar gaji dan tunjangan yang fantastis?” protesnya.

Baca juga : Gaji-Tunjangan Naik, Anggota DPRD DKI Kantongi Rp 1,67 M Setahun

Meskipun kritik dari masyarakat sudah rame, justru di internal DPRD DKI Jakarta, masih adem-ayem. Para oposisi, seperti PDIP dan PSI yang biasanya paling garang menentang kebijakan Anies, masih belum terdengar sikap penolakannya.

Justru, politisi PDIP yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi malah pasang badan soal kenaikan gaji dan tunjangan itu. Pras yang biasa vocal terhadap Anies, justru mengklaim, kenaikan itu dengan pertimbangan kepentingan masyarakat dan membantu program pemerintah.

Baca juga : Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Italia Potensial Meningkat

“Ini kan yang beredar di berita bahwasanya gaji anggota dewan naik. Ini gak naik. Tunjangannya yang naik. Yaitu, untuk membantu program pemerintah,” kata Pras, di Jakarta, kemarin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.