Dark/Light Mode

Gaji Dan Tunjangan Anggota DPRD DKI Naik 177 Miliar

Oposisi Mendadak Jinak

Senin, 10 Januari 2022 07:35 WIB
Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. (Foto: Istimewa)
Ilustrasi gedung DPRD DKI Jakarta. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Rencana kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 26,42 miliar menjadi Rp 177,37 miliar di tahun ini, nyaris tanpa perlawanan dari politisi Kebon Sirih. Kalangan oposisi yang biasanya selalu “berisik” mengomentari kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan, sama sekali tidak terdengar suaranya. Kalau urusan gaji dewan, oposisi mendadak jinak ya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi RAPBD DKI Jakarta Tahun 2022, terdapat 7 pos anggaran yang mengalami kenaikan. Surat itu diterbitkan 21 Desember 2021. Dalam SK Kemendagri tersebut, terdapat beberapa pos anggaran yang di tahun ini mengalami kenaikan cukup fantastis.

Baca juga : PDIP Memilih Jalan Oposisi

Pertama, anggaran gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta untuk 2022 mencapai Rp 177,37 miliar. Nilai anggaran ini naik Rp 26,42 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 150,94 miliar.

Kenaikan signifikan juga terlihat pada tunjangan perumahan yang kini senilai Rp 102,36 miliar, atau naik sebesar Rp 25,44 miliar. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD yang mengalami peningkatan sebesar Rp 636 juta dibandingkan dengan APBD 2021. Lalu belanja tunjangan reses DPRD DKI juga mengalami peningkatan sebanyak Rp 159 juta, dan belanja tunjangan perumahan naik Rp 25,44 miliar.

Baca juga : Gaji-Tunjangan Naik, Anggota DPRD DKI Kantongi Rp 1,67 M Setahun

Yang bikin heboh lagi, yakni anggaran kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri anggota DPRD DKI Jakarta mengalami kenaikan menjadi Rp 45,1 miliar. Angka ini melonjak 2 kali lipat dibanding yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebesar Rp 22,55 miliar.

Rencana kenaikan gaji dan tunjangan para wakil rakyat di Kebon Sirih ini, langsung menuai kritik dan protes dari masyarakat. Selain angkanya yang fantastis, kenaikan tersebut dianggap tidak etis di saat rakyat masih terpuruk akibat dihajar Corona.

Baca juga : Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Italia Potensial Meningkat

Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, kenaikan ini melukai perasaan masyarakat. Menurutnya, para wakil rakyat di DPRD DKI Jakarta sama sekali tidak berempati dengan rakyat yang tengah kesulitan di masa pandemi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.