Dewan Pers

Dark/Light Mode

Polda Metro Pasang Kamera ETLE Di Tujuh Tol

Warning! Ngebut Lampaui 100 km/jam Kena Denda Rp 500 Ribu

Selasa, 29 Maret 2022 15:14 WIB
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. (Foto: Istimewa)
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menerapkan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik di tujuh tol dalam kota mulai 1 April 2022. Sasarannya, kendaraan yang melanggar batas kecepatan dan muatan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan,  tujuh tol tersebut, yakni Tol Jakarta-Cikampek, Tol Layang MBZ, Tol Soedijatmo, Tol Dalam Kota, Tol Kunciran-Cengkareng, Tol JORR dan Tol Jakarta-Tangerang.

Berita Terkait : Pikir-pikir Dah, Kalau Mau Melanggar Lalin

Sambodo mengatakan, pihaknya melakukan sosialisasi penerangan tilang elektronik ini hingga akhir bulan Maret.

"Dari 1 sampai 31 Maret 2022 surat tilang tetap dikirimkan ke rumah masing-masing pelanggar, tapi masih ada tulisan sosialisasi ETLE. Artinya pemberitahuan saja, sifatnya teguran. Tapi saat 1 April nanti maka tulisan sosialisasi e-TLE akan hilang," jelas Sambodo, Selasa (29/3).

Berita Terkait : Polda Metro Jaya Kawal Enam Jenazah Anak Buah Rizieq

Untuk sanksi pelanggaran batas kecepatan telah diatur dalam Pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. Pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. Batas kecepatan di tol adalah paling rendah 60 kilometer per jam (km/jam) dengan batas tertinggi 100 km/jam.

Sedangkan pelanggaran batas muatan diatur dalam Pasal 307 UU Nomor 22 Tahun 2009. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang melanggar ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu. (DRS)