Dark/Light Mode

Pemprov Kaji Perluasan Kawasan Ganjil Genap

Mobilitas Tinggi, Jakarta Macet Lagi Dan Berpolusi

Senin, 4 April 2022 07:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc).

 Sebelumnya 
Tidak hanya itu, kemacetan juga terjadi karena kegiatan masyarakat menjelang bulan Ramadan. Seperti berbelanja, silaturahmi dan kegiatan lainnya.

Kendati begitu, Sambodo mengaku, belum ada pembahasan dengan Pemprov DKI mengenai rencana memperluas pemberlakuan kebijakan Gage.

Pandemi Dan PPKM Kurangi Kemacetan

Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur Anies Baswedan ikut berkomentar soal kondisi Ibu Kota yang kembali macet.

Baca juga : Meski Puasa, Sahabat Ganjar Tetap Aktif Bagikan Bantuan

“Kemarin pamer Jakarta tidak lagi macet. Gubernur mengklaim karena Pemprov berhasil memindahkan warga ke transportasi umum. Tapi faktanya, sekarang macet lagi,” kata Gilbert saat dihubungi, kemarin.

Gilbert menyebut, tidak ada upaya Anies mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Integrasi transporasi publik yang digembar-gemborkan pun tidak berhasil membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum.

Menurutnya, jumlah penumpang transportasi publik tidak melonjak. Yang terjadi justru berkurang. Dulu, Transjakarta sempat mengangkut penumpang sampai 1 juta per hari. Sekarang hanya 500 ribu atau turun setengahnya.

“Target penumpang MRT Jakarta juga turun dari 100 ribu menjadi hanya 40 ribu per hari,” ungkap Gilbert.

Baca juga : Tips Jalani Puasa Ramadhan Agar Tetap Fit dan Berenergi

Menurut Gilbert, kondisi kemacetan pada 2021 berkurang karena pandemi Covid-19 dan PPKM.

“Ini kondisi normal, macet. Inilah yang kami sebut pembohongan publik soal kemacetan kemarin. Katanya (kemacetan) Jakarta turun, sekarang macet betul,” sindirnya.

Gilbert menyebut, turunnya kemacetan di Jakarta bukan karena program atau kerja Pemprov DKI.

“Ini sebagai bukti, bahwa turunnya kemacetan karena pandemi Covid,” tegasnya.

Baca juga : Pemerintah Siapkan Bantuan Tunai Bagi 2,76 Juta PKL Dan Nelayan

Politisi PDI Perjuangan ini juga menolak perluasan pemberlakuan Gage. Menurut dia, risiko naiknya kasus Covid-19 lebih besar pada kendaraan umum. Itu terlihat pada gelombang kedua varian Delta, sekitar 70 persen adalah pengguna kendaraan umum.

Selain itu, Gilbert menilai Gage mempersulit warga. Sebab, pelayanan transportasi publik masih belum maksimal dan banyak dikeluhkan warga.

Dia pun meminta, agar Pemprov DKI mencarikan solusi permanen untuk mengatasi kemacetan di Jakarta tanpa harus memperluas Gage. [DRS]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.