Dewan Desak Anies Tunjuk Wakil Wali Kota Jaksel Dan Jakbar

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Gubernur Anies Baswedan segera mengisi kekosongan jabatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di antaranya, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Wakil Wali Kota Jakarta Barat hingga Camat dan Lurah di sejumlah wilayah di Jakarta.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mengungkapkan, kekosongan jabatan sangat mempengaruhi pelayanan publik. Sehingga, percuma  saja DKI punya APBD besar tapi program-programnya tidak tereksekusi dengan baik.

"Posisi Pelaksana tugas (PLT) dengan definitif akan sangat berbeda karena menyangkut soal moral tugas dan legitimasi kinerja secara berkontinyu," ujarnya, Kamis (7/4).

Baca juga : Ini Penjelasan Polri Soal Keterlibatan Dokter Sunardi Dalam Jaringan JI

Rio menilai, kekosongan jabatan ini menunjukkan bahwa manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kepegawaian Gubernur sangat buruk. Tidak peka terhadap tuntutan dan kebutuhan kinerja sistem manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

"Celakanya hal seperti ini selalu berulang di setiap masa kepemimpinannya. Tidak belajar dari pengalaman dan fakta lapangan," ucapnya.

Rio mencontohkan, di tempat tinggalnya di Kecamatan Matraman, posisi Camat-nya sudah berbulan-bulan kosong. Dan harus dirangkap oleh Camat dari Kecamatan sekitarnya. Hal ini tentunya membuat fokus terpecah dan menjadi tidak efektif.

Baca juga : Wujudkan Pelayanan Publik Prima, Kapolri: Tak Ada Kata Lain, Siap Dan Laksanakan!

"Harusnya mudah saja jika wakil Camat-nya berkinerja bagus langsung saja dieksekusi. Jangan terlampau banyak pertimbangan politis apalagi bisikan dari lingkungan sekelilingnya. Seperti Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Sudah menjadi rahasia umum bahwa TGUPP memiliki peran bisik membisik Gubernur dalam penempatan pos jabatan di lingkungan Pemprov DKI selama ini,” bebernya.

Kata Rio, dalam beberapa lelang jabatan banyak ASN yang tidak mau alias ogah mengikuti lelang jabatan tersebut.

"Karena lelang jabatan dinilai tidak profesional, tidak terukur dan sangat tidak transparan," pungkasnya. (DRS)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.