Sekolah Swasta Juga Butuh Bantuan Subsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini hanya sibuk mengurus sekolah negeri saja. Akibatnya, kualitas sekolah swasta di Ibu Kota tertinggal jauh. Padahal, sekolah swasta sangat membutuhkan campur tangan Pemerintah agar bisa berkembang dan menyelenggarakan pendidikan yang murah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari solusi mengatasi kegaduhan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang terjadi setiap tahun.

Baca juga : KSP Persilakan Pihak Yang Miliki Tanah Di Wilayah IKN Ajukan Klaim

Wakil Ketua DPRD Misan Samsuri menjelaskan, pembentukan Pansus merupakan usulan dari Komisi E yang telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 3/S/Ke/DPRD/II/2022 pada 22 Februari lalu. Usulan ini kemudian dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (20/4). Dan, Rapat Paripurna akhirnya menyetujui pembentukan Pansus Pendidikan.

“Persetujuan dibentuknya Pansus Pendidikan ini sesuai Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota,” jelas Misan di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Peran Kampala Principles Dalam Dukung Peran Swasta Dalam Pencapaian SDGs

Misan menerangkan, Pansus Pendidikan diketuai Merry Hotma dan Achmad Nawawi sebagai Wakil Ketua. Anggota Pansus diisi oleh Jhonny Simanjuntak, Yuke Yurike, Siegvrieda, Wa Ode Herlina, Dwi Rio Sambodo, Mohamad Taufik, Yudha Pratama, Syarif, Prabowo Soenirman, Abdul Ghonni, Muhammad Thamrin, Solikhah, Israyani, Suhud Alynuddin, Ali Muhammad Johan, Zita Anjani, Oman Rakinda, Idris Ahmad, Anggara Wicitra S, Wibi Andrino, Hariadi Anwar, Basri Baco, dan Sutikno.

Wakil Ketua Pansus Achmad Nawawi menjelaskan, pembentukan Pansus Pendidikan dilatari banyaknya orang tua murid yang protes anaknya tak diterima di sekolah negeri. Sekolah negeri selama ini menjadi incaran orangtua. Selain gratis, sarana dan prasarana sekolah negeri, lengkap. Kondisi itu berbanding terbalik dengan sekolah swasta pada umumnya. Untuk mendaftar ke sekolah swasta bagus, perlu biaya sampai puluhan juta rupiah.

Baca juga : Banjir Landa Medan Dan Banten, Pegadaian Sigap Salurkan Bantuan

Menurut Nawawi, ketimpangan sekolah negeri dengan swasta ini terjadi hampir di semua wilayah di DKI. Kondisi ini sudah bertahun­-tahun terjadi, tapi tidak ada perubahan.

Politisi Demokrat ini berharap, Pansus Pendidikan bisa memberikan rekomendasi untuk mengatasi ketimpangan ini. Salah satu yang akan didorong, yakni memberikan subsidi yang memadai untuk sekolah swasta. Sehingga, kualitas pendidikan sekolah swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri. Apalagi, banyak warga yang membutuhkan bantuan subsidi justru berada di sekolah swasta.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.