Dark/Light Mode

Pura-pura Menderita Ngarep Sedekah Ramadan

Pengemis Di Ibu Kota Diantar Jemput Mobil

Sabtu, 23 April 2022 07:30 WIB
Ratusan PMKS meminta-minta kepada setiap pengunjung Wihara Dharma Bhakti. (Foto: Antara).
Ratusan PMKS meminta-minta kepada setiap pengunjung Wihara Dharma Bhakti. (Foto: Antara).

 Sebelumnya 
“Hasil penertiban semua dibawa ke Panti Sosial Bina Insan BD 1 Kedoya. Dari situ ada yang dijemput keluarga setelah 14 hari. Ada juga yang dirujuk untuk dibina ke panti lain,” tandasnya.

Di Jakarta Timur (Jaktim), sebanyak 58 PPKS ditertibkan petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Suku Dinas Sosial, Suku Dinas Perhubungan, TNI dan Polri itu petugas menjaring 58 PMKS.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jaktim Budhy Novian menuturkan, kegiatan penertiban PPKS tersebut dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Baca juga : Berkah Ramadan, Kasus Covid-19 Terus Melandai

“Maraknya PMKS dikeluhkan warga. Kami mengupayakan ketertiban Jakarta supaya lebih nyaman,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/4).

Dari 58 PPKS yang terjaring itu terdiri dari 16 pemulung, 12 pengamen, 11 pedagang asongan, 6 tukang parkir liar, 3 manusia gerobak, 3 gelandangan, 2 anak jalanan, 2 pengemis, 1 orang dengan masalah kejiwaan (ODMK), 1 orang telantar, dan 1 peminta sumbangan.

PPKS paling banyak terjaring di wilayah Kramat Jati. Setelah diamankan, para PPKS diserahkan ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya (PSBI BD) 2, Cipayung.

Baca juga : Tips Tetap Sehat Selama Ramadan Ala Philips Domestic Appliances

Di PSBI tersebut, petugas panti mengidentifikasi permasalahan yang mendera para PMKS. Kemudian, mereka diberi bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Gagal Sejahterakan Warga

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Uus Kuswanto mengatakan, pembangunan menyeluruh bagi kemajuan kota tidak akan terlaksana baik tanpa memperhatikan aspek keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Namun sulit memastikan keadilan bagi 11 juta penduduk Jakarta.

Baca juga : Kurikulum Merdeka Dan Peningkatan Minat Belajar Siswa

“Berawal dari kemiskinan, permasalahan akses pendidikan kesehatan dan ekonomi tidak merata menjadi mengemuka. Padahal kepastian akses terhadap aspek-aspek tersebut kunci memberantas kemiskinan dan memastikan keadilan bagi semua,” ujarnya di Jakarta, Kamis (21/4).

Menurut Uus, persoalan kesejahteraan semakin menjadi dengan merebaknya Covid-19. Serta dinamika global dan nasional yang terjadi belakangan ini. Bahkan, angka kemiskinan di DKI Jakarta tahun 2021 mencapai 4,67 persen. Pada tahun yang sama, tercatat sebanyak 5.513 PPKS yang terjaring dari berbagai lokasi dan jalan di DKI Jakarta.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.