Pemprov DKI Evaluasi Kerja Sama Dengan ACT

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengevaluasi sejumlah program kerja sama dengan organisasi sosial Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyusul munculnya dugaan penggelapan dana donasi umat.

"Belakangan kami mendapat informasi ada pimpinan yang dianggap bermasalah, tentu nanti kami akan lihat ke depan. Kami tentu akan melakukan evaluasi semuanya sejauh mana masalahnya sesungguhnya," kata Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Senin (4/7).

Meski begitu, Riza menyebutkan kalau selama ini kerja sama dengan organisasi filantropi itu tidak mengalami masalah.

Sejumlah kerja sama, kata dia, juga masih berlanjut di antaranya kerja sama penyaluran daging kurban kepada masyarakat ekonomi tidak mampu di Jakarta.

Baca juga : Tingkatkan Literasi, Pemkab Sleman Jalin Kerja Sama Dengan Perpusnas

Selain kerja sama terkait penyaluran daging kurban serangkaian Idul Adha, Pemprov DKI menggandeng ACT untuk beberapa program di antaranya gerakan membantu UMKM DKI.

Kemudian, kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk bantuan pangan selama Ramadhan saat masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani pada April 2020 hingga penyaluran bantuan sosial untuk korban erupsi Gunung Semeru pada Desember 2021.

Namun, Riza tidak membeberkan rincian nilai kerja sama yang diadakan antara Pemprov DKI dengan organisasi non profit tersebut yang mengumpulkan donasi per tahun mencapai ratusan miliar rupiah.

Sebelumnya, dugaan penyelewengan dana donasi umat di tubuh organisasi itu viral di media sosial, salah satunya di twitter, setelah diulas majalah nasional, Tempo.

Baca juga : Dicurhati Petani, Teten Dukung Pembangunan Pabrik Olahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Agam

Hingga pukul 16.00 WIB, Aksi Cepat Tanggap masih berada di posisi puncak pembahasan warganet dan menjadi topik yang paling dibicarakan publik Tanah Air.

Penanganan Stunting

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur menggandeng Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk menangani masalah stunting melalui program Gerakan Generasi Merdeka Stunting.

Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar menyatakan, untuk bebas dari stunting adalah tantangan besar. Pemkot Jaktim sudah melakukan upaya pencegahan stunting melalui berbagai program dengan melibatkan Corporate Social Responbility (CSR).

Baca juga : Pelantikan Bupati Bintan Definitif, Pemprov Kepri Masih Nunggu SK Mendagri

Anwar mengakui, Pemkot Jakarta Timur membutuhkan kerja sama dari semua pihak dalam masyarakat untuk mensukseskan target merdeka dari stunting. Apalagi, bayi dan anak-anak usia sekolah di Jaktim paling banyak dibanding wilayah Jakarta lainnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.