Dewan Pers

Dark/Light Mode

Buka Opsi Gandeng Swasta Sediakan Air Bersih

PAM Jaya Cegah Jakarta Tenggelam

Rabu, 10 Agustus 2022 07:30 WIB
Penyediaan air bersih di Jakarta. (Foto: Pemprov DKI Jakarta).
Penyediaan air bersih di Jakarta. (Foto: Pemprov DKI Jakarta).

RM.id  Rakyat Merdeka - PAM Jaya kembali membuka opsi keterlibatan swasta untuk menyediakan air bersih perpipaan di Ibu Kota, setelah berakhirnya kontrak kerja sama 20 tahun dengan Aetra Palyja.

Konsultan PAM Jaya Noviyan Halim menerangkan, saat ini PAM Jaya membutuhkan peningkatan cakupan layanan hingga 36 persen. Serta pasokan air 11.150 liter per detik untuk mencapai 100 persen cakupan pelayanan.

Noviyan mengutarakan, proyek ini merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan cakupan layanan melalui SPAM Karian Serpong dengan kapasitas 3.200 liter per detik (lpd), SPAM Ciliwung 200 lpd, SPAM Pesanggrahan 750 lpd, SPAM Jatiluhur I 4.000 lpd, SPAM Buaran 3 3.000 lpd, dan SPAM Ir. H. Djuanda/ Jatiluhur II 2.054 lpd.

“Untuk mewujudkan target yang sudah ditetapkan, PAM Jaya membutuhkan pembiayaan yang besar dalam pengelolaan SPAM di Jakarta. Sementara PAM Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memiliki keterbatasan dana untuk itu,” ungkap Noviyan, dalam webinar konsultasi publik bertema Rencana Kerja Sama Pengembangan SPAM di Provinsi DKI Jakarta, Senin (8/8).

Noviyan mengatakan, PAM Jaya perlu menemukan opsi pengelolaan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) inovatif, untuk meminimalisir ketergantungan pada dukungan keuangan Pemerintah.

“Salah satunya melalui optimalisasi aset eksisting, kerja sama dengan badan usaha melalui skema pembiayaan bundling,” tandasnya.

Seperti diketahui, skema pembiayaan bundling dalam rencana pengembangan SPAM di Provinsi DKI Jakarta memiliki landasan hukum kuat. Pergub Nomor 7/2022 menjadi kerangka hukum bagi PAM Jaya melakukan kerja sama dengan badan usaha melalui skema pembiayaan bundling.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta PAM Jaya, menandatangani nota kesepahaman tentang Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi DKI Jakarta pada 3 Januari 2022.

Nota kesepahaman tersebut mendasari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 7 Tahun 2022 mengenai penugasan kepada PAM Jaya melakukan percepatan peningkatan cakupan layanan air minum di Jakarta.

 

Berita Terkait : PAM Jaya Buka Opsi Libatkan Swasta Kelola Air Bersih Ibu Kota

“Cakupan pelayanan baru sampai sekitar 64 persen. Sementara, target cakupan pelayanan 100 persen pada 2030. Maka itu, program pengembangan SPAM di Jakarta sangat dibutuhkan,” jelas Afan.

Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Feriyanto Pawenrusi menjelaskan, defisit air yang terjadi di wilayah sungai Pulau Jawa akan mengancam pertumbuhan ekonomi dan tingkat pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Menurutnya, berdasarkan hasil analisis dampak ekonomi terhadap berbagai skenario penyediaan tampungan air, Bank Dunia telah merekomendasikan agar Indonesia menambah kapasitas tampungan air 50 miliar meter kubik tahun 2030. Ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan PDB nasional.

Genjot SPAM

Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengakui, cakupan layanan air bersih perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Jakarta. Baru pada 2030, sambungan perpipaan bisa dinikmati 100 persen warga.

“Ada beberapa strategi yang akan dilakukan PAM Jaya. Salah satunya menambah air baku yang bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Jakarta. Kita mengenal dengan istilah SPAM,” kata Arief.

Menurutnya, karena layanan PAM Jaya belum maksimal, banyak warga masih mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Namun, kondisi itu sangat dilematis karena penyedotan air tanah secara masif berpotensi menyebabkan penurunan muka tanah. Jika tidak dicegah, Jakarta akan tenggelam pada tahun 2050. Kondisi ini menjadi tantangan PAM Jaya.

“Di Jakarta, isu tentang air minum memang masih tinggi. Antara lain, pengambilan dan penggunaan air tanah,” katanya.

Berita Terkait : DKI Gandeng Swasta Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Diungkap Arief, 90 persen wilayah Jakarta, khususnya di bagian utara diprediksi tenggelam pada 2050 jika masalah penggunaan air tanah tidak segera diselesaikan.

Selain itu, ada beberapa isu yang juga menjadi salah satu tantangan PAM Jaya. Yaitu, penurunan muka tanah.

 

“Dilansir dari BBC, Jakarta bisa tenggelam dalam waktu yang tidak lama lagi, jika penggunaan air tanah terus berlangsung,” ungkap Arief.

Untuk menekan penggunaan air tanah, PAM Jaya menargetkan pada 2030 layanan air perpipaan menjangkau seluruh warga Jakarta. Untuk PAM Jaya, juga membangun SPAM.

“SPAM ini bertujuan mempercepat kebutuhan dasar masyarakat di Jakarta. Target pelayanannya 100 persen di 2030,” jelasnya.

Air Bocor

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Air Minum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Pandapotan Sinaga mengungkapkan, kebocoran pipa milik PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) mencapi 48,76 persen.

Penyebabnya, pipa telah usang dan kurangnya perawatan yang dilakukan PALYJA. Ini menyebabkan tidak maksimalnya distribusi air ke masyarakat.

“Kita kunjungan lihat fisiknya dulu. Apalagi ini bangunan sudah dari tahun 1953. Karena usia pipa yang sudah puluhan tahun dan sudah berkarat, bikin penyebarannya kurang,” ujarnya.

Berita Terkait : PrismaLink Siapkan Ragam Pilihan Pembayaran Wakaf

Hal senada diungkap anggota Pansus Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Panji Virgianto. Dia menyayangkan PALYJA tidak segera berbenah untuk mengatasi kebocoran yang sudah terjadi bertahun-tahun ini. Bahkan pada tahun 2015, saat kebocoran sudah mencapai 39,3 persen dan terus meningkat hingga saat ini.

“Jangan karena kebocoran, rakyat dibebankan dengan asumsi membayar kenaikan. Ini merugikan masyarakat,” ucapnya.

Panji mengaku, setiap menggelar reses, selalu menerima keluhan warga terkait kecilnya air bersih yang mengalir ke rumah-rumah warga. Sedangkan pembayaran setiap tahun cenderung meningkat.

“Kebocoran itu berdampak pada harga kubikasi yang dibebankan ke masyarakat. Ini tidak fair. Mereka membayar, padahal airnya tidak sampai ke rumah,” ungkapnya.

Panji berharap, Pemprov DKI melalui PAM Jaya tidak lagi memperpanjang kontak kerja dengan PT PALYJA pada Februari 2023. Apabila tidak mampu memperbaiki kebocoran pipa selama enam bulan ini.

Production Department Head PALYJA Emma Nedi menyatakan, pihaknya sejauh ini berupaya semaksimal mungkin mendistribusikan air bersih ke masyarakat wilayah Barat Jakarta.

Dia juga menjelaskan, proses pengolahan yang telah dilakukan PALYJA telah memenuhi syarat kesehatan. Mulai dari air baku hingga sampai ke masyarakat telah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum yang membutuhkan proses kurang lebih dua jam. ■