Warga Jakarta Trauma, Hujan Bikin Banjir Dan Macet Parah

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna menyebut, warga Jakarta memiliki sindrom atau trauma dengan hujan. Sebab hujan menimbulkan banjir dan kemacetan yang dirasakan semua warga.

"Kalau tidak terdampak banjir, ya terkena macet," kata Yayat dalam diskusi Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan di Ruang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10).

Yayat menilai, Pemerintahan Anies gagal dalam menanggulangi permasalahan banjir. Dia pun menyinggung data yang dipaparkan Pemprov DKI Jakarta yang menyebut jumlah titik banjir berkurang dan cepat surut.

"Banjir berkurang itu karena jasa gubernur sebelumnya, yang telah melakukan Normalisasi sungai," ujarnya.

Menurut dia, jika Anies meneruskan program tersebut, banjir yang melanda Jakarta tidak akan sebesar yang terjadi pada beberapa hari ini. "

Baca juga : Fraksi PDIP: Dari 23 Janji, Hanya 4 yang Tercapai

Yang dilakukan selama lima tahun ini bukan yang utama penanganan banjir. Intinya normalisasi," tegasnya.

Dia juga menyinggung tentang sumur resapan yang seharusnya ada laporan terkait efektivitasnya dalam menangani banjir. "Harus lebih terbuka, dalam arti bahwa program ini esensinya untuk masyarakat. Pembangunannya menggunakan APBD," imbuhnya.

Dan dalam konteks program, lanjut Yayat, bukan hanya sekedar ada program, bukan sekedar ada jumlah tapi ada manfaatnya output dan inputnya.

Begitu juga dengan Program DP 0 Rupiah, seharusnya dijelaskan secara lebih terbuka. Kenapa turun terus targetnya.

"Ada persoalan apa di DP 0 Rupiah? Kendalanya di mana? Itu penting bagi kita agar tujuannya untuk diperbaiki," ujarnya.

Baca juga : BPBD Evakuasi Warga Jakarta Terdampak Banjir Ke Pengungsian

Terlebih, program ini nantinya akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Pj Gubernur. Di mana anggaran program ini masih tersisa sekitar Rp 300 miliar.

Sementara untuk persoalan integrasi transportasi, Yayat menilai cukup baik. Meski ada beberapa catatan, salah satunya masalah pembangunan Halte Bundaran Hotel Indonesia yang menuai polemik.

Sedangkan untuk Ruang Terbuka Hijau, dia menuturkan, selama ini lebih banyak melakukan revitalisasi. Penambahannya belum begitu banyak. Dan untuk mensiasati target RTH 30 persen, diungkap Yayat, Anies mengubah aturan RTH tidak dalam bentuk hamparan.

"Ini juga harus dievaluasi efektifitasnya," jelas dia.

Yayat pun berharap, Pj Gubernur Jakarta Heru dapat menuntaskan tiga persoalan besar DKI tersebut. Yakni, banjir, tata ruang dan transportasi.

Baca juga : Kamis Sore, Jakarta Bakal Diguyur Hujan Lebat Disertai Petir Dan Angin Kencang

"Di sini sebetulnya kalau dari data dan fakta yang dikatakan, apa yang dikemukakan oleh pak Gembong tadi itu adalah fakta. Jadi kita nggak bisa bohongin itu, penilaian PDIP yang memang objektif. saya setuju," tandasnya.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, refleksi ini merupakan peran politik yang dijalankan pihaknya. Dia mengakui jika penilaian terkait 23 janji politik Anies yang hanya 4-5 dianggap tercapai, tidak bersifat mutlak. Masih dapat diperdebatkan. 

"Karena itu kita berharap pihak eksekutif dapat menjawab data ini. Tapi jika hingga 16 Oktober tidak ada bantahan, berarti apa yang disampaikan Fraksi PDIP ini benar," kata dia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.