Dukcapil DKI, Please Benahi Data Penduduk

 Sebelumnya 
Sehingga warga binaan di seluruh UPTPemasyarakatan di Lingkungan Kanwil Kemen­kumham DKI Jakarta dapat memiliki identitas tunggal dan sah sesuai dengan undang-undang. Dengan begitu, mereka mempunyai hak pilih dalam pemilu 2024.

Terkait itu, Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama jajaran menggelar rapat koordi­nasi dengan Dinas Dukcapil DKI Jakarta membahas pemutakhiran data NIK bagi Warga Binaan Pe­masyarakatan (WBP), di Jakarta, Rabu (18/1).

Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun menuturkan, perekaman data e-KTP bagi WBP sengaja di­dorong di awal 2023 sebagai bentuk persiapan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 di TPS Khusus.

Baca juga : Partai Ummat Gugat KPU

“Nama lengkap, alamat, nama ibu, hingga sidik jari warga bi­naan harus valid dan lengkap,” katanya.

Ibnu mengungkapkan, ber­dasarkan data, masih banyak WBP yang belum tercatat secara administrasi kependudukan sehingga tidak memiliki NIK.

“Ada 4.929 dari 16.873 WBP yang masih belum memiliki NIK,” ungkapnya.

Baca juga : Partai Perindo Ngebet Kirim Kader Ke DPR RI

WBP tersebut tersebar di UPTLapas yang berada di seluruh Ibu Kota. Seperti, Lapas Kelas 1 Cipinang, Lapas Narkotika Kelas IIAJakarta, Lapas Kelas IIASa­lemba Jakarta, Lapas Perempuan Kelas IIAJakarta, LPKAKelas IIAJakarta, Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Rutan Kelas I Cipinang, Rutan Kelas I Jakarta Timur.

Untuk itu, Kanwil Kemen­kumham akan terus bekerja sama dan meningkatkan kolabo­rasi bersama Dinas Dukcapil. Dan, pihaknya berharap bisa segera melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono.

Ibnu mengapresiasi pelayanan yang diberikan Dinas Dukcapil DKI. Menurut dia, saat ini ruang pelayanan lebih tertib, nyaman dan teratur.

Baca juga : Pandemi Covid-19 Dorong Digitalisasi Administrasi Kependudukan

“Dengan 35 jenis layanan walaupun ramai oleh pengun­jung, saya bangga dan kagum atas perubahan pelayanan,” puji Ibnu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah pemilih di DKI Jakarta dalam Pemilu Legislatif meningkat selama periode 2004-2019. Pada Pemilu Legislatif 2004 tercatat 6,6 juta orang. Kemudian naik pada Pemilu Legislatif 2009 menjadi 7,02 juta orang. Pada 2014 naik lagi menjadi 7,03 juta orang. Dan, pada pemilu 2019 naik menjadi 7,76 juta orang.

Berdasarkan data di wilayah­nya, Jakarta Timur memiliki jumlah pemilih terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2019, yakni mencapai 2,24 juta orang. Ke­mudian diikuti Jakarta Barat sebanyak 1,73 juta pemilih, Jakarta Selatan 1,69 juta orang, Jakarta Utara 1,25 juta orang dan Jakarta Pusat 809,97 ribu orang. “Kepulauan Seribu paling sedikit, yakni 19,01 ribu orang pemilih,” pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.