Kok Bisa Papua Barat Punya Timnas Sepakbola

RM.id  Rakyat Merdeka - Kabar mengejutkan kembali datang dari tanah Papua. Kabar terbaru kali ini bukan terkait masalah pertambangan Freeport, gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), ataupun tentang kerusuhan seperti yang terjadi di Manokwari dan Jayapura beberapa waktu. Melainkan soal Provinsi Papua Barat yang diketahui telah memiliki timnas sepakbola, di luar timnas garuda Indonesia yang ada saat ini.

Kehadiran timas Papua Barat ini tentu sangat mengejutkan, dan wajib mendapat perhatian khusus dari banyak kalangan. Sebab, Papua Barat adalah wilayah provinsi yang telah masuk dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga tidak boleh memiliki timnas sendiri. Apalagi sampai telah tercatat menjadi anggota konfederasi asosiasi sepakbola independen (CONIFA), dan siap tampil pada Piala Dunia antar negara independen di Afrika pada 2021 mendatang.

Pengamat militer dan intelijen, Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, permasalahan soal timnas Papua Barat ini adalah sebuah kesalahan yang masih bisa ditolerir seiring banyaknya permasalahan di Papua. Karena yang terpenting sekarang adalah sikap Presiden Jokowi telah memperlihatkan keseriusan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun segala bentuk infrastruktur yang bermanfaat di Bumi Cendrawasih.

Baca juga : Gubernur Papua Minta Tindak Tegas Aksi Membahayakan

"Cara presiden kita sekarang (Jokowi) mirip dengan apa yang dilakukan Gus Dur. Kecintaan beliau-beliau kepada masyarakat Papua pun sangat besar. Tapi di balik itu kita juga mesti akui bahwa masih adanya kekurangan. Salah satunya kenapa Papua Barat ternyata bisa punya timnas sepakbola. Ini kecolongan yang masih bisa diselesaikan dengan bijaksana," kata Connie saat diskusi 'Seminar Politik Papua' di Balai Sarwono, Jakarta Selatan, Kamis (5/9).

Connie menyarankan, Presiden harus bisa segera menindaklanjuti masalah ini, dan memperkuat kontrol dan pengawasan agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di daerah lain. Begitu juga dalam hal penguatan kontrol dan pengawasan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) agar bisa lebih tepat sasaran.

"Pemicu masalah di Papua itu banyak sekali faktornya. Bisa orang yang sakit hati, atau kepentingan politik dan kekuasaan. Makanya intelejen darat, laut, dan udara kedepan harus diperkuat. Dana otsus juga kan tak pernah sampai ke masyarakat. Ini bahaya, dan itu bukan tugas TNI-Polri. Ini tugas lembaga negara atau kementerian terkait." ujar Connie.

Baca juga : Tongkol Jagung Asal Sumatera Utara Dimintai Jepang

Di kesempatan itu, Connie sempat menyentil pihak-pihak yang kerap menyalahkan TNI/Polri saat bertugas menangani kerusuhan di Papua beberapa waktu lalu. Menurutnya, aparat yang bertugas tidak bisa serta merta dituding melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) saat ada korban jiwa dari pihak sipil. Sebab, selain apa yang dilakukan pihak aparat selama menangani massa demo sudah tepat, pihak yang kerap nyinyir tak pernah menuding balik ketika TNI/Polri yang jadi korban.

"Kalau mau fair, OPM yang membunuh TNI/Polri harusnya juga kena tudingan pelanggaran HAM. Biar bisa kita tumpas. Tapi ini kan enggak. Semua yang menuding TNI/Polri diam. Selalu TNI/Polri yang disalahkan," paparnya. [DNU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.