Dark/Light Mode

Soal Papua, Mahfud Cs Minta Aparat Tindak Tegas Pemicu & Pelaku Kerusuhan

Jumat, 23 Agustus 2019 18:31 WIB
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Prof Mahfud MD (tengah) dalam konferensi pers Gerakan Suluh Kebangsaan, di Sahid Hotel Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/8). (Foto: Faqih Mubarok/RM)
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Prof Mahfud MD (tengah) dalam konferensi pers Gerakan Suluh Kebangsaan, di Sahid Hotel Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/8). (Foto: Faqih Mubarok/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Prof Mahfud MD kaget dengan insiden kerusuhan di Papua dan Papua Barat yang dipantik isu rasial di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Gerakan Suluh Kebangsaan meminta penanganan isu Papua dilakukan dengan hati-hati dan menimbau pemicu dan pelaku kerusuhan ditindak tegas.

"Kita kaget luar biasa, dan agak cemas tentang perkembangan di Papua. Dari masalah yang nampaknya sepele menjadi serius sehingga eskalasi tindak kekerasan berkembang," kata Mahfud MD dalam konferensi pers Gerakan Suluh Kebangsaan, di Sahid Hotel Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Dalam kesempatan itu, sejumlah tokoh bangsa hadir. Seperti Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan yang juga putri Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid; Istri Presiden Gus Dur, Nyai Shinta Nuriyah Wahid; cendikiawan Muslim Prof Quraish Shihab; Romo Franz Magnis Suseno, Romo Benny Susetyo, Prof Alwi Shihab, dan Prof Komarudin Hidayat. Hadir juga tokoh Papua sekaligus mantan Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaissepo dan tokoh Papua lainnya Simon  Patrice Morin.

Baca juga : Lima Akun Medsos Diduga Pemicu Kerusuhan Papua

Menuru Mahfud, polemik pemantik di Jawa Timur memang bisa dikategorikan hal kecil. Hanya saja efek domino yang dihasilkan membuat kecemasan. Karenanya, Mantan Ketua Mahkamah Kosntitusi (MK) ini meminta aparat penegak hukum mengusut dan menindak tegas para pelaku yang mengakibatkan kerusuhan di Papua, termasuk pihak yang melakukan narasi rasial kepada warga Papua di Jawa Timur.

"Sesudah suasananya tenang, kerusuhan terhenti, lalu disisir masalahnya. Dan penegakan hukum kepada siapa saja, juga kepada pemicu-pemicu yang menimbulkan sentimen rasis," ujarnya.

Ia mengimbau seluruh pihak ikut aktif menjaga kondusifitas dan menahan narasi yang dapat semakin memperburuk suasana. "Kita serukan kepasa semua pihak aparat, kepada tokoh adat, tokoh LSM dan gerakan masyarakat untuk melakukan pendekatan dialog-dialog konstruktif dan persuasif," tandasnya.

Baca juga : Soal Papua, Medsos Turut Panaskan Situasi

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, Papua adalah wilayah sah menjadi bagian bagian keluarga besar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Papua adalah bagian sah dari NKRI dan jangan ada pikiran-pikiran yang memprovokasi agar Papua pisah. Karena tidak ada jalan untuk itu. Papua dengan seluruh budaya, suku dan bahasanya adalah bagian dari NKRI," tegas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ini.

Sekjen Gerakan Suluh Kebangsaan Alissa Wahid bersama para tokoh bangsa termasuk beberapa tokoh Papua menyerukan lima poin menanggapi isu Papua. Pertama, semua pihak diharap dapat menahan diri dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan suasana kondusif di Papua. 

Kedua, pemerintah termasuk TNl-Polri perlu mengedepankan dialog konstruktif bersama tokoh-tokoh Papua untuk mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan masyarakat Papuadan NKRI. Ketiga, semaksimal mungkin pemerintah mengambil tindakan damai yang cepat, terencana, dan tepat sesuai dengan peratutan perundangan yang berlaku sehingga tidak jatuh korban lagi.

Baca juga : Soal Tarif Cs, Gojek Dan Pengemudi Capai Kesepakatan

Keempat, aparat penegak hukum agar menindak tegas oknum pelaku rasisme yang memicu kerusuhan dan mencegah terjadinya lagi kejadian serupa. "Kelima, semua komponen bangsa selalu menjunjung tinggi persamaan derajat sebagai sesama bangsa Indonesia, mencegah terjadinya tindakan diskriminalif, menghargai local values," ungkap Alissa.

Tokoh Papua Simon Patrice Morin mengingatkan, persekusi di Malang dan Surabaya mentrigger dignity atau martabat orang Papua. Kejadian ini menujukkan, banyak masalah Papua yang masih disembunyikan di bawah karpet. Seperti dugaan pelanggaran HAM, kesejahteraan dan lainnya. "Untuk menyelesaikannya, jangan dengan heavy security approach, tapi harus pendekatan dialogis. Papua treatmentnya harus berbeda dengan daerah lain," imbaunya. [FAQ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.