60 Persen Warga Ibu Kota Tinggal Di Daerah Kumuh

 Sebelumnya 
Rusunawa Bobrok

Banyak rusun atau rusunawa di Jakarta yang kondisinya sudah tidak layak huni. Belum lama ini, atap Rusunawa Marunda ambruk. 451 warga terpaksa direlokasi ke Rusun Nagrak.

Tidak hanya Rusunawa Marunda, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Husen menyebut, banyak rusun/rusunawa yang kondisinya memprihatinkan. Dia menyoroti Rusunawa Tambora, Jakarta Ba­rat yang menurutnya kondisinya sudah tak layak ditempati.

Anggota Komisi D ini mengaku, kerap melihat sejumlah fasilitas rusun/rusunawa bobrok. Seperti pintu kamar mandi yang tidak ada dan mushola serta pos di setiap pintu depan Rusunawa yang tidak layak.

Baca juga : Warga Tergusur JIS Ngotot Tinggal Di Kampung Susun

“Beberapa ada yang posnya kumuh sekali, kaya di hutan be­lantara. Jelek banget,” kata dia.

Hal senada diungkap anggota DPRD DKI Jakarta Muham­mad Taufik Zoelkifli. Dia bilang banyak rusun di Ibu Kota yang bangunannya rusak dan bisa mengancam keselamatan warga. Karena itu Taufik meminta, Pemprov DKI Jakarta segera merevitalisasi rusun tersebut.

“Bangunannya sudah tua dan rusak di sana-sini. Sangat mem­bahayakan penghuninya. Selain rusun di Marunda, ada juga rusun di Pulogadung, Cakung dan lain-lain,” kata MTZ di Jakarta, Rabu (6/9).

Anggota DPRD DKI Jakar­ta Justin Adrian mengamini pernyataan kedua rekannya di Komisi D tersebut. Justin mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera melakukan konsolidasi lahan untuk hunian bertingkat.

Baca juga : Gelar Simulasi, Pandawa Ganjar Bantu Persiapan Warga Kota Palangkaraya Jadi CPNS 

“Ini kan Ibu Kota. Tapi lokasi hunian Jakarta dengan harga ter­jangkau itu sangat sedikit. Kami jelas prihatin kalau ada warga Jakarta tidur beratapkan langit, beralaskan rumput,” ujar Justin.

Justin bilang, perlu ada tero­bosan baru dengan melibatkan semua pihak, seperti konsolidasi tanah untuk pembangunan huni­an bertingkat sehingga lokasinya masih strategis dan tidak jauh dari pusat kota.

Diungkap Justin, petunjuk pelaksanaan hunian layak sebe­narnya telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.

“Jadi cara pandangnya, rumah miliki negara, dipakai masyarakat. Harus diubah, bukan housing for poor, tapi harusnya housing for all,” tegasnya.

Baca juga : HT Targetkan Perindo Raup Suara 10 Persen Lebih Di Sumut

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Selasa 12/9/2023 dengan judul Lahan Sempit, Penduduk Nambah, 60 Persen Warga Ibu Kota Tinggal Di Daerah Kumuh

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.