Demo di DPR Disusupi Massa Berbayar, Siapa Bohirnya?

RM.id  Rakyat Merdeka - Aksi unjuk rasa mahasiswa dan siswa STM pada Selasa (24/9) dan Rabu (25/9) kemarin disusupi massa bayaran. Massa ini memprovokasi, sehingga muncul tindakan anarkis seperti melawan petugas, merusak, serta membakar fasilitas umum. Siapa bohir yang bayar massa? Ayo karungin saja!!!

Fakta adanya massa bayaran ini disampaikan Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, saat jumpa pers bersama Menko Polhukam, Wiranto, dan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (26/9).

Menurut Tito, ada pihak-pihak yang memanfaatkan aksi mahasiswa dan pelajar tersebut. Mereka mengubah aksi demo damai menjadi aksi anarkis yang inkonstitusional. Aksi ini ditandai dengan adanya perusakan, pembakaran, penutupan jalan, serta penganiayaan terhadap petugas.

Mereka juga sudah mempersiapkan diri dengan mercon dan bom molotov.

“Kita melihat ada indikasi kelompok yang melakukan aksi ini, yang semula murni dari teman-teman, adik-adik mahasiswa, ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mengambil momentum ini untuk agenda sendiri,” beber Tito.

Agendanya politis. Yakni, power struggle alias menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional. Gerakan ini disebut Tito mirip pola kerusuhan 21-23 Mei lalu. Kerusuhan dimulai sejak sore sampai malam hari.

Baca juga : Alfred Riedl Batalkan Kontrak dengan Persebaya, Siapa Gantinya?

“Ini terlihat cukup sistematis. Artinya, ada pihak-pihak yang mengatur itu,” imbuhnya.

Buktinya, dari sekitar 200 orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, sebagian besar bukanlah mahasiswa dan pelajar. Melainkan, masyarakat umum.

Kata Tito, mereka tidak mengerti soal demo yang menolak sejumlah RUU itu. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak mengerti RUU. “Bahkan di antaranya ada yang mendapat bayaran,” beber Tito.

“Ini bukan lagi pelaku unjuk rasa, tapi peusuh,” sambung eks Kapolda Papua itu.

Karena itu, Tito menegaskan, jajarannya dan TNI akan bertindak tegas menghadapi aksi-aksi anarkis yang melanggar prinsip-prinsip hukum di negara ini. Aksi-aksi itu merugikan dan mengorbankan hak-hak masyarakat lainnya.

“Banyak yang merasa terganggu. Laporan ke kami, mau ke rumah sakit tidak jadi, mau sekolah tidak jadi, kerja kesulitan,” sesal dia.

Baca juga : Modifikasi Cuaca Berhasil, Jokowi Ucapkan Alhamdulillah

Tito juga meminta masyarakat tak begitu saja mempercayai kabar-kabar yang belum jelas kebenarannya. Itu adalah upaya provokatif untuk memanfaatkan situasi. “Kita negara hukum. Kita akan lakukan tindakan hukum. Yang salah, kita proses. Baik petugas atau pelaku kerusuhan,” tegasnya.

Dia memastikan, Polri dan TNI akan menjaga stabilitas keamanan Tanah Air. Wiranto mengapresiasi aksi demons- trasi yang benuansa mengoreksi kebijakan, yakni terhadap RUU yang akan ditetapkan pemerintah dan DPR.

Masukan atau yang dirisaukan mahasiswa telah dijawab pemerintah dan DPR. Terbukti, dari 8 RUU, hanya tiga yang disetujui ditetapkan. Sisanya, ditunda untuk periode yang akan datang. “Artinya, keinginan mahasiswa betul- betul telah ditangkap, dipahami oleh Presiden dan DPR,” tutur Wiranto.

Namun, demonstrasi itu kemudian diambil alih aksi yang tidak lagi mengarah ke RUU tadi. “Brutal. Saya kira bukan demonstrasi. Karena rusuh, melawan petugas, melempar batu, menembakkan petasan, dan berusaha meninggalkan korban,” tegasnya.

Wiranto memastikan, telah cukup bukti kelompok ini ingin menduduki DPR dan MPR. Agar wakil rakyat tidak dapat melaksanakan tugasnya. Agar DPR periode baru tidak dapat dilantik. Lebih jauh lagi, kelompok ini ingin menggagalkan pelantikan presiden terpilih. Pelantikan merupakan puncak dari pelaksanaan konstitusi bangsa dalam berdemokrasi.

“Tatkala ada pihak lain dengan cara brutal untuk gagalkan ini, saya kira ini lawan konstitusi,” tegasnya. Dia meminta masyarakat memahami yang dihadapi bukan demonstrasi yang ikut peraturan unjuk rasa.

Baca juga : Rossi Disebut Masih Berpeluang Juara Dunia MotoGP

Melainkan satu kelompok perusuh yang direncanakan sistematis untuk melakukan hal yang inkonstitusional dan melanggar hukum. Kelompok ini sudah menghasut pelajar untuk berhadapan dengan aparat keamanan.

Harapannya, muncul korban untuk dijadikan martir. Kemudian, menciptakan gerakan lebih besar untuk melawan pemerintahan yang sah. Aparat keamanan mendeteksi, sete lah pelajar, kelompok ini akan mengerahkan kelompok Islam radikal, melibatkan suporter bola, tukang ojek, hingga para medis.

“Paramedis diberi penyesatan, jika salah mengambil keputusan terhadap pasien akan dikenakan denda dalam RUU. Tapi, tidak ada. Paramedis jangan ikuti provokasi seperti itu,” imbau Wiranto.

Panglima TNI memastikan akan memberikan dukungan atau perbantuan ke Polri dalam mengamankan dan menjaga ketertiban masyarakat. “Mudah-mudahan, stabilitas bisa terjaga. TNI terus mendukung tugas-tugas Polri dalam rangka menjaga stabilitas,” tegas Panglima. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.