Pimpinan MPR Diusulkan 10 Orang, Mau Wakili Rakyat Apa Mau Main Bola?

RM.id  Rakyat Merdeka - Usulan menambah kursi pimpinan MPR dari 5 menjadi 10 menuai polemik. Para elite partai politik ramai-ramai menanggapi usulan itu.

Ada yang setuju. Ada yang menolak. Ada juga yang masih pikir-pikir. Sementara rakyat bulat menolak usulan itu karena dianggap sebagai pemborosan. Ada juga yang menyindir, pimpinan MPR ini mau wakili rakyat apa mau bola sih.

Usulan Pimpinan MPR 10 orang ini pertama kali dilontarkan Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay, awal pekan kemarin.

Baca juga : PLN Terus Pulihkan Aliran Listrik, Sebagian Wilayah Sudah Normal

Saat itu, Saleh menanggapi omongan politikus PDIP Ahmad Basarah yang menginginkan pimpinan MPR diisi dari fraksi partai koalisi pemerintah dan oposisi.

Saleh sepakat dengan usulan tersebut. Kata dia, MPR memang mestinya jadi lembaga politik kebangsaan. Semua kelompok menyatu sehingga tak ada lagi opsisi atau koalisi.

Untuk mewujudkan itu, lanjut dia, perlu ada politik akomodatif. Artinya setiap fraksi mendapat satu kursi pimpinan. Konsekuensinya, 5 kursi pimpinan MPR mesti bertambah menjadi 10. Teridiri atas 9 fraksi parpol dan 1 kelompok DPD.

Baca juga : Ketua MPR untuk Golkar, Cak Imin Ikhlas?

Menurut Saleh penambahan itu mungkin saja, apalagi melihat pengalaman. Awal periode ini, pimpinan MPR 5 orang. Kemudian di tengah jalan menjadi 8 orang. Satu ketua dan 7 wakil.

Wapres Jusuf Kalla (JK) sampai geleng-geleng kepala saat diminta awak media untuk menanggapi usulan tersebut. JK bilang, 10 pimpinan MPR sangat berlebihan. Apalagi JK menilai tugas MPR tidak banyak.

Selain itu, JK menilai 10 pimpinan MPR akan membuat pemerintahan menjadi tidak efisien. Bayangkan saat pimpinan MPR melakukan rapat. Akan begitu lama mengambil keputusan. Belum lagi bagaimana membagi tugas.

Baca juga : Pimpinan MPR Mendatang Punya Tugas untuk Amandemen UUD

“Apalagi kan MPR kan MPR tidak selalu bersidang,” tambah JK. Sejak Senin lalu, para petinggi parpol menanggapi usulan penambahan jumlah kursi pimpinan MPR. Macam- macam suaranya.

Ada yang setuju, ada yang menolak. Waketum Gerindra Fadli Zon bilang, usulan itu terbuka untuk disepakati. Kalau parpol sepakat, DPR bisa melakukan revisi UU MD3 terutama terkait pasal pimpinan MPR.

“Sah-sah saja dilontarkan, tapi dengan undang- undang yang sekarang perlu ada dialog yang baik,” kata Fadli, kemarin. Golkar termasuk yang tidak setuju dengan usulan itu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.